Berita Purbalingga

Pemkab dan DPRD Purbalingga Sepakati Raperda APBD 2022 Defisit Rp 57 Miliar

Pemkab dan DPRD Purbalingga menyetujui bersama Raperda APBD 2022 dalam rapat paripurna di Ruang Rapat DPRD, Kamis (18/11/2021).

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/DOK HUMAS PEMKAB PURBALINGGA
Pemkab dan DPRD Purbalingga menyetujui Raperda APBD 2022 dalam rapat paripurna di Ruang Rapat DPRD, Kamis (18/11/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Purbalingga menyetujui bersama Raperda APBD Tahun Anggaran 2022, dalam rapat paripurna di Ruang Rapat DPRD, Kamis (18/11/2021).

Dalam keputusan ini, APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.082.670.478.000.

Rinciannya, Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.020.295.478.000 dan Belanja Daerah sebesar Rp 2.077.807.978.000.

Hal itu disampaikan Ketua Banggar DPRD HR Bambang Irawan SH.

Sedangkan defisit sebesar Rp 57.512.500.000 akan ditutup dengan Pembiayaan Netto dari Pembiayaan Daerah.

Baca juga: Bukan Hanya Perawatan di RSJ, Dinkes Purbalingga Ungkap Dukungan Keluarga Percepat Kesembuhan ODGJ

Baca juga: Lantik 85 Pejabat, Bupati Purbalingga Ingatkan Jargon Kerja ASN Berakhlak

Baca juga: Pemkab Purbalingga Targetkan PPKM Level 1 Tercapai Akhir Tahun, Ini yang Dilakukan

Baca juga: Dukung Peningkatan Produktivitas Pertanian, Bupati Purbalingga Janjikan Dana Stimulan

Lebih rinci, penganggaran Pendapatan Daerah juga terdiri atas beberapa kelompok.

Di antaranya, Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 285.220.904.000.

Bagian Pendapatan Transfer sebesar Rp 1.719.087.824.000, lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 15.986.750.000.

Sedangkan penganggaran jumlah pendapatan dari bagian PAD didalamnya terdiri dari beberapa sumber.

Di antaranya, Hasil Pajak Daerah sebesar Rp 60.501.110.000, Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 13.778.461.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 17.956.312.000, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 192.985.021.000.

Terkait hal ini, DPRD meminta pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan lewat retribusi.

Satu di antaranya, mengevaluasi peraturan daerah terkait retribusi yang dilai tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan.

Karenanya, dewan meminta pemkab mengkaji ulang perda yang ada dan menyederhanakan menjadi tiga, yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan.

Baca juga: Hendi Minta Warga Tunda Mudik saat Libur Nataru, Tak Mau Kasus Covid di Kota Semarang Melonjak Lagi

Baca juga: Dana Rp 900 Miliar Masih Ngendon di Kas Daerah, Bupati Kendal Semprit 5 OPD

Baca juga: Tak Ingin Ada Lagi Vaksin Kedaluwarsa, Bupati Kudus Minta Dinkes Gencarkan Vaksinasi Terutama Lansia

Baca juga: Tak Ingin Ditilang saat Operasi Zebra Candi Kebumen? Segera Ganti Knalpol Brong Jadi Standar

Sementara, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan, penyusunan Raperda APBD 2022 telah diawali dengan penyusunan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama oleh eksekutif dan legislatif pada tanggal 15 Oktober 2021.

Selanjutnya, dilaksanakan penyerahan rancangan Perda tentang RAPBD 2022 pada tanggal 8 november 2021.

"Syukur alhamdulillah, raperda tentang APBD tahun 2022 telah kita sepakati bersama, tepat waktu dan sesuai jadwal yang ditetapkan," kata bupati.

Selanjutnya, Raperda APBD 2022 yang disetujui ini akan disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

Ia berharap, Raperda yang telah disepakati ini dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah sehingga kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan tepat waktu. (Tribunbanyumas/jti)

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved