Breaking News:

PSBB Jawa Bali

Ini Beragam Sanksi Jika Warga Melanggar Protokol Kesehatan Selama PKM di Banyumas

Pemberian sanksi administrasi tersebut untuk memberikan peringatan, tidak boleh melanggar aturan protokol kesehatan.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/PERMATA PUTRA SEJATI
Bupati Banyumas, Achmad Husein bersama Forkominda dalam rapat koordinasi persiapan PPKM di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Jumat (8/1/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Bupati Banyumas, Achmad Husein telah menerbitkan perda pertama di 2021, yaitu Peraturan Bupati (Perbup) Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Adapun pembatasan-pembatasan tersebut meliputi kegiatan keagamaan, usaha dan fasilitas umum, sosial dan budaya.

Lalu pembatasan di tempat kerja, pergerakan orang di tempat transportasi, sekolah, hingga karantina.

Baca juga: Niat Pemuda asal Kebumen Bawa Kabur Motor di Ajibarang Banyumas Gagal, Tepergok dan Diteriaki Maling

Baca juga: Pelaku Pencabulan Gadis Usia 15 Tahun Ditangkap, Berikut Hasil Pemeriksaan di Polresta Banyumas

Baca juga: Proses Akad Nikah di Banyumas Hanya Boleh Dihadiri 10 Orang, Pengantin Wajib Pakai Sarung Tangan

Baca juga: Polisi Tangkap Pemburu Landak Jawa di Banyumas, Oleh Pelaku Dijual Melalui Facebook

Adapun satu saksi yang akan diterapkan jika ditemukan pelanggaran terhadap aturan tersebut adalah sanksi administrasi yaitu berupa penyitaan KTP selama 14 hari.

Sanksi lain juga diterapkan, seperti disuruh bekerja di tempat umum, hingga pencabutan izin usaha.

Namun ada yang sedikit berbeda, kali ini mereka yang melanggar aturan selama PPKM akan mengenakan rompi khusus.

Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyumas, Sugeng Amin mengatakan, tindakan tersebut untuk memberikan peringatan, tidak boleh melanggar aturan protokol kesehatan.

"Jadi rompi dipakai jika melanggar dan saat membersihkan tempat-tempat umum."

"Rompinya ada tulisannya, 'saya telah melanggar protokol kesehatan'," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (13/1/2021).

Kebijakan tersebut sebenarnya sudah berjalan sebelum adanya pembatasan PKM secara luas di Banyumas Raya.

Sugeng mengatakan, selama PKM ini sejumlah dinas terkait yang tergabung dalam tim Task Force akan melakukan patroli.

"Dinperidag Kabupaten Banyumas juga melakukan pengawasan terhadap toko modern seperti mall."

"Dinporabudpar Kabupaten Banyumas juga sama, akan mengawasi wisata dan rumah makan, restoran, dan sebagainya," katanya.

Pihaknya mengatakan, jika terbukti melanggar sanksi pertama adalah teguran lisan.

Lalu meningkat membuat surat pernyataan dan jika masih melanggar akan dicabut izinnya. (Permata Putra Sejati)

Baca juga: Tugu Gerobak Nasi Goreng Jadi Ikon Desa Jrakah di Pemalang, Ini Alasan Warga Membangunnya

Baca juga: Karena Hal Ini, Jalur Pendakian Gunung Slamet Melalui Basecamp Dipajaya Pemalang Ditutup Sementara

Baca juga: Dua Lemari Khusus Penyimpan Vaksin Sudah Siap, Dinkes Kendal: Bakal Digunakan Mulai Februari 2021

Baca juga: Berikut Ini Empat Hal Penting Penerapan PKM di Kendal, Sekda: Melanggar Bakal Ditindak Tegas

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved