Berita Jateng

34 Kabupaten/Kota di Jateng Setor Usulan UMK ke Gubernur, Hanya 10 Daerah yang Setor Satu Angka

Dari jumlah tersebut, 10 di antaranya menyetor satu angka yang berarti buruh dan pengusaha sepakat besaran UMK.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/Istimewa
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo (kedua kiri), tengah berdiskusi dengan buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di rumah dinas Puri Gedeh, Senin (16/11/2020) malam. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Hingga deadline atau batas waktu penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jawa Tengah berakhir, yakni 21 November 2020, 34 kabupaten/kota telah menyetor angka ke gubernur. Dari jumlah tersebut, 10 di antaranya menyetor satu angka yang berarti buruh dan pengusaha sepakat besaran UMK.

Sebelum angka UMK diputuskan gubernur, Dewan Pengupahan kabupaten/kota akan bermusyawarah terlebih dahulu. Putusannya diserahkan ke bupati/wali kota untuk disetor ke gubernur sebagai rekomendasi.

Rekomendasi yang diserahkan gubernur biasanya ada yang satu angka, ada yang dua angka. Baik pengusaha dan buruh memiliki dasar dan formula masing- masing.

Namun, ada beberapa daerah dimana Dewan Pengupahan yang terdiri dari pemerintah, pengusaha, dan buruh tersebut telah satu suara. Artinya, sudah menyepakati satu angka UMK.

Baca juga: Kebijakan Menaikkan UMP Dibalas Ancaman Pengusaha, Gubernur Ganjar: PHK Gimana? UMP Itu Upah Minimum

Baca juga: Angka Usulan UMK Karanganyar 2021 Belum Finish, Apindo dan Serikat Buruh Masih Saling Ngotot

Baca juga: Bupati Temanggung Usulkan ke Gubernur UMK 2021 Rp 1.885.000

Baca juga: UMK 2021 Blora Direncanakan Naik Rp 60 Ribu

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuturkan, 34 kabupaten/kota di Jateng telah menyetorkan angka UMK.

"Hanya Kebumen yang belum menyetorkan hingga saat ini," kata Ganjar dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (17/11/2020).

Di sisi lain, kata dia, 10 dari 34 daerah tersebut, telah memberikan rekomendasi satu angka. Artinya, antara Apindo dan buruh sudah sepakat terkait UMK di daerah mereka.

"Maka, kami akan jadikan contoh, bagaimana pengambilan keputusan bisa bulat. Harapannya, 25 Kabupaten/Kota lain bisa mengacu," jelasnya.

Dengan batas waktu akhir peng usulan UMK yang hanya tinggal beberapa hari lagi, ia berjanji melakukan pendampingan.

Ganjar mengatakan, hampir semua kabupaten/kota mengacu formula upah seperti yang diterapkan Ganjar ketika menetapkan UMP.

"Formulanya sama, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Memang mengacunya pada keputusan Gubernur yang kami tetapkan kemarin," jelasnya.

Meski begitu, Ganjar mengatakan, akan tetap membandingkan dan mengecek kondisi di daerah terkait upah yang diajukan.

Bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi di tingkat lokal, akan menjadi bahan pertimbangan.

"Sehingga, harapan kami, bisa lebih bagus nantinya," ujarnya.

Baca juga: Kedapatan Tak Pakai Masker saat Kerja, Seorang ASN di Pemkot Semarang Terima Sanksi Pemotongan PTT

Baca juga: BREAKING NEWS: Sekeluarga di Banjarpanepen Banyumas Tertimbun Longsor, Ayah dan 2 Anak Masih Dicari

Baca juga: Dikira Tidur, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Dalam Mobil Rental di Jalan Veteran Kota Semarang

Baca juga: Jalur Banyumas-Kebumen di Kedungpring Kemranjen Lumpuh Akibat Banjir Setinggi Hingga 1 Meter

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Sakina Rosellasari menambahkan, 10 daerah yang sudah sepakat satu angka terkait UMK meliputi Kudus, Blora, Banyumas, Rembang, Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Wonogiri, Purbalingga, dan Kota Tegal.

"10 daerah itu UMK-nya naik. Hanya Kebumen yang belum menyerahkan sampai saat ini," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved