Berita Jateng

Kebijakan Menaikkan UMP Dibalas Ancaman Pengusaha, Gubernur Ganjar: PHK Gimana? UMP Itu Upah Minimum

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pengusaha tidak khawatir terkait kebijakannya menaikan upah minimum provonsi (UMP) 3,27 persen.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: rika irawati
Kompas.com/DOK. Humas Pemprov Jateng
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, saat bertemu dengan serikat pekerja, di Rumah Dinas Puri Gedeh, Minggu (11/10/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM,SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pengusaha tidak khawatir terkait kebijakannya menaikan upah minimum provonsi (UMP) 3,27 persen. Apalagi, mengancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Hal ini disampaikan Ganjar, merespon protes yang dilontarkan Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo).

Apindo menilai, keputusan yang dilakukan sejumlah gubernur untuk tetap menaikan UMP 2021 tidak tepat.

Keputusan itu tidak sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan terkait penetapan UMP 2021.

Karenanya, para pengusaha menyinggung soal PHK besar- besaran lantaran kenaikan UMP dinilai membuat kondisi usaha makin sulit.

"Gelombang PHK gimana? UMP itu upah minimum, dicatat dulu. Dan itu kan diberlakukan untuk mereka (buruh) yang kerja satu tahun. Jadi, sebenarnya agak tidak beralasan (pernyataan PHK besar- besaran)," kata Ganjar, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (2/11/2020).

Baca juga: KABAR BAIK, Upah Minimun Jateng 2021 Naik 3,27 Persen, Ganjar: Banjarnegara Wajib Menyesuaikan

Baca juga: Upah Minimum 2021 Tak Naik, Pemerintah Jadikan Kondisi Ekonomi sebagai Alasan

Baca juga: Buruh Ancam Demo Lagi 9-10 November di 24 Provinsi, Tuntut Kenaikan UMP dan Tolak UU Cipta Kerja

Baca juga: Apindo Karanganyar Minta UMK 2021 Tidak Naik, Alasannya Kondisi Perusahaan Belum Stabil

Menurutnya, jika pengusaha merasa keberatan, ada sejumlah langkah yang bisa diambil. Misalnya, penundaan penetapan upah.

Ia meminta Apindo tak perlu takut. Saat ini, yang dibutuhkan adalah duduk bersama membahas kesepakatan antara Apindo, serikat pekerja, dan pemerintah.

"Masih ada kesempatan untuk ngobrol banyak. Sehingga, nanti, bisa dicapai kesepakatan-kesepakatan dan hubungan industrial yang harmonis," katanya.

Dari kenaikan UMP tersebut, ada dua daerah yang harus menyesuaikan pada 2021. Lantaran, upah minimum kabupaten/ kota yang ditetapkan pada 2020 di bawah UMP 2021.

Seperti diketahui, UMP menjadi acuan untuk menetapkan UMK. Upah minimum di daerah tidak boleh lebih rendah dari angka provinsi.

Dua kabupaten ini yakni Wonogiri dan Banjarnegara yang harus menaikan UMK 2021 di atas UMP 2021.

Sementara, terkait UMK 2021 akan ditetapkan 21 November mendatang.

Baca juga: Lagi, 12 Pedagang Pasar Margasari Positif Covid-19, Pasar Tidak Ditutup

Baca juga: Mulai Menimbulkan Bau Menyengat, Bunga Bangkai Suweg Tumbuh di Ponolopo Mijen Kota Semarang

Baca juga: Pratama Arhan dan Yofandani Mampir ke PSIS Semarang saat Rehat Timnas U-19, Ini Pesan Yoyok Sukawi

Baca juga: Lurah dan 5 Staf Kelurahan Manyaran Kota Semarang Positif Covid-19, Pelayanan Diambil Alih Kecamatan

Ganjar pun meminta agar ada survei terhadap Kebutuhan Hidup Layak atau KHL.

"Mesti ada survei. Masih ada waktu, survei online aja. Sehingga, ada ukuran-ukuran semuanya dari indikator-indikator," ujarnya. (mam)

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved