Berita Jawa Tengah

Apindo Karanganyar Minta UMK 2021 Tidak Naik, Alasannya Kondisi Perusahaan Belum Stabil

Pihak Apindo meminta supaya UMK 2021 tidak mengalami kenaikan dan tetap mempertahankan UMK 2020 di Kabupaten Karanganyar.

Penulis: Agus Iswadi | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/AGUS ISWADI
Serikat buruh beraudiensi dengan Bupati Karanganyar, Juliyatmono di Ruang Anthurium Rumah Dinas Bupati Karanganyar, belum lama ini. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KARANGANYAR - Apindo Kabupaten Karanganyar meminta tidak ada kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada 2021.

Ketua Apindo Karanganyar, Edy Darmawan menyampaikan, sudah berkomunikasi dengan Pemkab Karanganyar terkait UMK pada 2021.

Pihak Apindo meminta supaya UMK 2021 tidak mengalami kenaikan dan tetap mempertahankan UMK 2020.

Pasalnya kondisi perusahaan saat ini belum stabil akibat dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Truk Pembawa 21 Pendaki Terguling di Pertigaan Cangkruk Karanganyar, Satu Alami Luka Patah Tangan

Baca juga: Klaster Perkantoran di Karanganyar, Purwati Sebut Pegawai Positif Covid-19 Tinggal di Jember

Baca juga: 13 Pendopo Kompleks Candi Cetho Karanganyar Dipugar, Target Selesai Desember 2020

Baca juga: Disdikbud Karanganyar Belum Berani Gelar Simulasi KBM Tatap Muka, Ini Alasannya

"Kami sudah berkomunikasi dengan Bupati Karanganyar."

"Kami tetap minta agar tidak ada kenaikan dan masih sama dengan UMK 2020."

"Pandemi saat ini kemungkinan untuk menaikan UMK bagi pengusaha sangat berat," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Sabtu (31/10/2020).

Dia menjelaskan, ada dua opsi yang dapat dijadikan pertimbangan terkait UMK 2021.

Opsi pertama yakni tidak menaikan UMK 2021 dan aktivitas perusahaan serta karyawan berjalan normal.

Sedangkan opsi kedua, ada kenaikan UMK akan tetapi itu akan berdampak terhadap aktivitas perusahaan.

Yakni kemungkinan efisiensi yang berujung dengan adanya pengurangan karyawan.

"Kalau ada kenaikan UMK, beban pengeluaran perusahaan akan membengkak karena banyaknya jumlah karyawan."

"Termasuk beban pembayaran lainnya yang melekat semisal jaminan kesehatan dan lainnya."

"Makanya akan ada pengurangan karyawan atau efisiensi sebagai dampaknya jika yang diambil opsi kedua," terangnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved