Berita Publik

Dukung Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Purbalingga Ciptakan Banyak Aplikasi saat Pandemi Covid

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga membuat banyak aplikasi di masa pandemi Covid-19.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/DOK HUMAS PEMKAB PURBALINGGA
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi saat menyampaikan pemaparan pada acara uji publik Badan Publik Keterbukaan Informasi yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi (KIP) di Gedung FISIP UNS, Rabu (24/11/2021). 

Terkait layanan digital ini, Tiwi melihat antusias warga. Satu di antaranya, banyaknya aduan yang masuk lewat aplikasi aduan 'Maturbup'.

Banyak masyarakat yang menggunakan layanan aplikasi tersebut untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemkab Purbalingga dengan respon yang cepat.

"Indikator kepuasan masyarakat bisa dilihat dari tingginya animo masyarakat atas layanan Maturbup."

"Banyak masyarakat yang melakukan aduan dan aspirasi melalui aplikasi tersebut," jawabnya.

Baca juga: Viral Video Pengendara Moge Cekcok dengan Sopir Truk, Ternyata Terjadi di Batang. Begini Ceritanya

Baca juga: Pemprov Jateng Siap Distribusikan 200 Ton Beras ke Wilayah Terdampak Bencana

Baca juga: Korpri Cilacap Bantu Perbaiki 70 RTLH Milik Anggota, Rp 15 Juta Per Rumah

Baca juga: UMK Kudus 2022 Diusulkan Rp 2.293.058, Naik Sekitar Rp 2.000

Sementara, panelis lain, Dekan FISIP UNS Prof Prahastiwi Utari, menanyakan terkait inspirasi layanan digitalisasi dan pembangunan road map keterbukaan informasi.

Tiwi menjawab, Pemkab Purbalingga sudah melaksanakan perencanaa keterbukaan informasi dan digitalisasi layanan mulai dari tahun 2017 dengan mengadopsi apa yang diterapkan di Banyuwangi.

"Sebetulnya, kami sudah melakukan cetak biru smart city sejak tahun 2017 dengan mengadopsi apa yang telah dilakukan daerah lain, seperti Banyuwangi."

"Tapi, Pandemi Covid-19 juga membuat niatan kami untuk smart city sedikit mengalami kendala," terangnya.

Panelis yang memiliki pertanyaan tak kalah penting adalah Andre Noevi Rahmanto, yang menanyakan bagaimana Purbalingga bisa mengkoordinasikan satu data yang akan digunakan sebagai arah kebijakan dan perencanaan Pemkab Purbalingga.

Terkait hal ini, Tiwi mengatakan, koordinasi lintas OPD selalu dilakukan agar tidak ada selish data.

"Bappelitbangda, BPS, dan juga Kominfo, kami ajak berkoordinasi untuk menyatukan data sehingga tidak ada data yang selisih," ungkapnya.

Dalam menutup paparannya, Tiwi berharap agar Purbalingga mendapat predikat Kabupaten Informatif meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang berada pada level Cukup Informatif dan Menuju Informatif. (Tribunbanyumas/jti)

Sumber: Tribun Banyumas
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved