Breaking News:

Berita Kudus

UMK Kudus 2022 Diusulkan Rp 2.293.058, Naik Sekitar Rp 2.000

Upah Minimun Kabupaten (UMK) Kabupaten Kudus tahun 2022 akan mengalami kenaikan Rp 2.062,93 dibanding UMK 2021.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/RAKA F PUJANGGA
Ilustrasi. Buruh rokok Djarum yang bekerja sesuai dengan protokol kesehatan ketat. Foto diambil 29 April 2021. 

TRIBUBANYUMAS.COM, KUDUS – Upah Minimun Kabupaten (UMK) Kabupaten Kudus tahun 2022 akan mengalami kenaikan Rp 2.062,93 dibanding UMK 2021.

Tahun ini, UMK Kudus dipatok Rp 2.290.995,33. Tahun depan, upah buruh rata-rata menjadi Rp 2.293.058,26 atau naik 0,09 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerperinkop-UKM) Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengatakan, keputusan kenaikan UMK yang tidak signifikan itu telah diteken bupati.

Pihaknya juga telah melayangkan rekomendasi kepada gubernur perihal penetapan UMK.

"Surat ke gubernur, perihal rekomendasi UMK Kudus telah dikirim ke provinsi, Senin kemarin. Provinsi tidak ada kewenangan mengubah," ujar Rini, Rabu (24/11/2021).

Baca juga: Hartopo: APBD Kudus TA 2022 Fokus Program Pemulihan Dampak Covid-19 dan Infrastruktur

Baca juga: Cegah Varian Baru Covid, Bupati Hartopo Minta Perantau di Luar Kudus Tak Mudik saat Libur Nataru

Baca juga: Takut Dampak Vaksinasi Covid, Ratusan Warga Sedulur Sikep di Kudus Belum Bersedia Divaksin

Rini mengatakan, kenaikan UMK di Kudus itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Di situ terdapat sejumlah komponen perihal kenaikan upah, di antaranya, komponen inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan konsumsi rumah tangga.

Dalam pembahasan kenaikan upah di Kudus, katanya, pihaknya juga melibatkan kelompok pengusaha maupun buruh.

Kata Rini, sedianya, buruh mengusulkan kenaikan UMK 8 sampai 10 persen.

Hanya saja, dalam mekanisme menaikkan upah terdapat rambu-rambu berupa peraturan tentang pengupahan.

"Karena ada aturan yang melandasi maka ketemunya UMK Kudus naik 0,09 persen," kata dia.

Dia mengatakan, pihaknya akan menyosialisasikan perihal kenaikan upah tersebut setelah gubernur menetapkan.

"Sosialisasi, nanti setelah 30 November, setelah ditetapkan oleh gubernur," kata dia. (*)

Baca juga: 70 CPNS Purbalingga Lulus Latsar, Sekda: Jargon Berakhlak Harus Benar-benar Diamalkan

Baca juga: Sepasan Anak Punk Nekat Rampok Minimarket di Kendal buat Modal Nikah

Baca juga: Warga Banyuanyar Solo Dibekuk Polisi, Cabuli Anak setelah Diajak Minum Miras di Kafe

Baca juga: Ketua DPRD Jateng Minta Pemerintah Cari Solusi Lahan Pertanian Menyusut akibat Proyek Tol Solo-Yogya

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved