Lewat Program Rumah Komunitas, Impian Idris Punya Rumah Pribadi Terwujud. Cukup Bayar Iuran Lahan

"Kami akan dorong pembangunan serupa di wilayah Kabupaten Kendal. Masyarakat swadaya lahan, saling bantu. Untuk bangunannya, dibiayai pemerintah," tuturnya.

Baca juga: Wisatawan Mulai Kunjungi Baturraden Banyumas, Pengelola Tolak Pengunjung dari Luar Daerah

Baca juga: Tiga Toko di Jalan Pekojan Kota Semarang Terbakar, Api Bersumber dari Ledakan Trafo Listrik

Baca juga: Polda Jawa Tengah Perketat Perbatasan, Masuk Jateng Kini Wajib Vaksin dan Tes Negatif Antigen

Baca juga: Bermain di Sungai dan Embung, Tiga Bocah di Sragen Tewas dalam Sepekan

Kepala DPUPR Kendal Sugiono menambahkan, saat ini, pembangunan rumah komunitas di Penyangkringan sudah berjalan 20 persen.

Nantinya, calon penghuni 170 rumah bantuan pemerintah ini akan mendapatkan fasilitas air bersih, instalasi pengolahan limbah, MCK komunal, tempat pengelolaan sampah 3R, dan infrastruktur jalan.

"Targetnya, akhir tahun ini pekerjaan harus selesai. Kami akan terus lakukan pengawasan melalui konsultan dan pengawas pembangunan," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kendal Noor Fauzie mengatakan, selain membangun rumah baru untuk masyarakat kurang mampu, program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) tetap berjalan dengan target 2.500 unit pada 2021.

Selain di Penyangkringan, juga dibangun rusunawa MBR di Kelurahan Kebondalem, Kota Kendal. Rusunawa ini juga diperuntukkan bagi masyarakat yang belum punya rumah.

Anggarannya bersumber dari APBD, bantuan dari provinsi, dan juga alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Pembangunan ini diharapakan dapat menekan angka masyarakat Kendal yang belum memiliki rumah dan rumah tidak layak huni, yang mencapai 90.000 keluarga.

"Memang masih banyak RTLH di Kendal, terutama keluarga yang belum punya rumah mencapai 50.000 keluarga. Kami coba programkan secara bertahap," tuturnya. (*)