Ketua STAI Syekh Jangkung Pati Minta Pemerintah Lebih Peka terhadap Kondisi Masyarakat

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat umum yang semula tertib berubah pada tindakan anarkis.

Di berbagai kota, markas polisi, kantor bupati, gedung wakil rakyat bahkan rumah pribadi wakil rakyat menjadi sasaran amukan massa.

Korban jiwa dan korban harta benda tidak terelakkan.

Agar  situasi bisa kembali kondusif pemerintah dituntut lebih peka.

“Peristiwa meninggalnya Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan rantis Brimob di Jakarta itu bukan penyebab kemarahan massa, tapi pemicu saja. Masyarakat sudah menyimpan banyak kekecewaan terhadap pemerintah,” kata Edy Supratno, ketua STAI Syekh Jangkung.

Kekecewaan itu, lanjut Edy, berangkat dari kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak berpihak ke rakyat kecil.

Misalnya, di saat pajak terhadap rakyat dinaikkan, di sisi yang sama anggaran untuk pengelola negara ditambah.

Ada informasi pula bahwa tahun depan iuran BPJS akan dinaikkan.

Baca juga: Video Rumah Uya Kuya saat DIjarah, Kucing Peliharaan Ikut Dibawa Massa

Baca juga: Mencekam di Surabaya, Massa Bakar Gedung Negara Grahadi, Aksi Demonstran Makin Tak Terkendali

“Padahal, situasi riil di masyarakat sedang merasakan kesulitan. PHK di mana-mana akibat dari situasi ekonomi sedang sulit. Sialnya, pemerintah tidak melihat realitas itu. Pemerintah malah menepisnya dengan mengacu data-data yang validitasnya mengundang perdebatan. Masyarakat merasakan data-data versi pemerintah tidak sesuai fakta di lapangan. Kecewaan masyarakat bertumpuk-tumpuk,” tegasnya.

Agar situasi segera kembali pulih, sekali lagi akademisi ini minta agar pemerintah instrospeksi diri. Pemerintah diharapkan mau membuka mata dan telinga agar bisa lebih peka terhadap realitas yang dialami masyarakat kecil.

Edy menyatakan dirinya dan pihak kampus berada dalam barisan masyarakat kecil yang memperjuangkan keadilan. Meski demikian dia meminta agar masyarakat fokus pada tuntutan kepada pemerintah agar tuntutan tidak bias. Dia mengimbau agar demo-demo yang dilakukan menghindari tindakan anarkisme terhadap apa pun dan siapa pun.

“Karena dengan menghancurkan aset pemerintah pada dasarnya menghancurkan fasilitas yang dibiayai oleh pajak rakyat sendiri,” tegasnya.

Begitu juga demonstrasi itu tidak perlu dengan melakukan tindakan kekerasan kepada siapa pun. Sebab hal itu akan mengaburkan substansi tuntutan. Apalagi presiden sudah menginstruksikan kepada aparat untuk bertindak tegas terhadap pelaku anarkis. Kalau sampai terjadi korban jiwa yang lebih besar, hal ini akan merugikan semua pihak.

“Tujuan utama penyampaian aspirasi ini bukan untuk menyakiti sesama anak bangsa, baik fisik maupun nonfisik,” pungkasnya. (*)