Nasib Guru Madrasah Purbalingga, 14 Tahun Berjuang, Satupun Tak Diangkat PPPK

Suparmo menegaskan, audiensi ini adalah bagian dari perjuangan tanpa henti yang telah mereka lakukan di tingkat nasional setiap tahun.

"Kita rutin menyampaikan aspirasi ke Komisi VIII dan X DPR RI bahkan hingga ke Istana Presiden. Tapi belum ada angin segar yang kami dapatkan, meski sudah berjuang sejak 2011," katanya.

Meski ada hasil berupa sertifikasi, kuotanya dinilai sangat sedikit dan prosesnya panjang.

"Sertifikasi atau PPG di Kemenag itu maksimal sudah mengajar empat tahun baru bisa didaftarkan... Itu pun baru di tahun ini dengan kuota yang begitu luar biasa , sedikit," ungkapnya.

Sikap DPRD

Menanggapi jeritan para guru, Ketua Komisi III DPRD Purbalingga, Miswanto, berjanji akan menindaklanjuti.

Pihaknya akan menyampaikan rekomendasi kepada Ketua DPRD untuk dibahas dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Kami akan perjuangkan agar ada alokasi anggaran bagi guru madrasah, baik dalam bentuk bantuan kesejahteraan dari APBD ataupun peningkatan akses terhadap progam PIP," ujarnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Purbalingga, Sarjono, juga menegaskan pentingnya perhatian Pemkab.

Ia menilai tidak semestinya terjadi dikotomi antara sekolah negeri dan swasta.

"Madrasah itu lembaga yang mendidik anak-anak kita. Maka pemberian kesejahteraan guru... harus merata. Kami ingin APBD 2026 dan seterusnya dapat menunjukkan keberpihakan kepada guru swasta," tutupnya.

Tak berhenti di DPRD, PGSI berencana akan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Bupati Purbalingga pada 25 November mendatang.