Beda Sikap Muhammadiyah dan PBNU Soal Izin Usaha Pengelolaan Pertambangan bagi Ormas Keagamaan

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Izin usaha pertambangan khusus bagi organisasi masyarakat (ormas) dan keagamaan tak langsung disambut dengan tangan terbuka oleh Muhammadiyah.

Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Saad Ibrahim memastikan, akan melihat sisi positif dan negatif, serta mengukur kemampuan sumber daya yang dimiliki sebelum membuat keputusan atas kebijakan itu.

"Ini tentu akan kami godok lebih dulu secara baik dan sebagainya. Kami bicara soal segi positif, segi negatif, kemudian juga kemampuan dalam bidang itu. Saya kira, ini masih akan kami bahas," ujar Ibrahim di Gedung PP Muhammadiyah, Selasa (4/6/2024).

Ibrahim berpandangan, pengelolaan usaha tambang adalah sesuatu hal yang baru bagi Muhammadiyah sebagai orang masyarakat (Ormas) keagamaan.

Untuk itu, Muhammadiyah tidak ingin tergesa-gesa menyikapi kebijakan tersebut, ataupun menerima setiap tawaran yang diberikan pemerintah.

"Di Muhammadiyah ini adalah persoalan yang baru ya, sehingga karena itu perlu kami juga mempertimbangkan, termasuk mengukur kemampuan dulu dan sebagainya. Karena itu, nanti akan dibicarakan," kata Ibrahim.

Baca juga: Wow, PBNU Kecipratan Mengelola Tambang Batu Bara. Bahlil Segera Terbitkan Izin

Lagi pula, kata Ibrahim, sampai saat ini, Muhammadiyah belum mendapatkan tawaran apa pun dari pemerintah soal izin pengelolaan usaha tambang.

Berbeda dari Muhammadiyah, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan, PBNU siap mengelola konsesi tambang yang diberikan pemerintah.

Menurut Gus Yahya, sapaannya, PBNU mempunyai sumber daya manusia, perangkat organisasi, dan jaringan bisnis yang mampu mengelola konsesi tambang.

"Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber daya-sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut," ujar Gus Yahya dalam siaran pers, Senin (3/6/2024).

Menurut dia, PBNU punya jaringan terstruktur dari pusat hingga daerah yang bakal menjadi saluran efektif untuk mendistribusikan manfaat dari konsesi tambang yang diberikan pemerintah.

Selain itu, PBNU juga akan menyiapkan struktur bisnis dan manajemen yang akan mengelola konsesi tambang.

"Nahdlatul Ulama akan menyiapkan suatu struktur bisnis dan manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya," kata Gus Yahya.

Gus Yahya berjanji, PBNU akan bertanggung jawab atas konsesi tambang yang diberikan pemerintah dan akan memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh.

"PBNU berterima kasih dengan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakan afirmasinya untuk memberikan konsesi dan izin usaha pertambangan kepada ormas-ormas keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama," imbuh dia.