TPP Macet 9 Bulan, ASN Puskesmas di Banyumas Menanti Kepastian Pemkab

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS – Penantian panjang masih menyelimuti ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

Memasuki akhir Oktober, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menjadi hak mereka tak kunjung cair selama sembilan bulan terakhir, menimbulkan keresahan dan pertanyaan di kalangan pegawai.

TPP bagi mereka bukan sekadar uang tambahan, melainkan bentuk penghargaan atas kinerja, terutama bagi mereka yang berada di garda terdepan pelayanan kesehatan.

Baca juga: Geruduk DPRD Brebes, Ratusan ASN Puskesmas Minta TPP Bisa Dicairkan Lagi

Di tengah tuntutan kerja yang tinggi, mereka terus bekerja penuh, mulai dari pegawai di puskesmas hingga tenaga administrasi.

Menurut penuturan salah seorang ASN di sebuah puskesmas yang enggan disebutkan namanya, kondisi ini cukup memberatkan.

Ia dan rekan-rekannya tetap menjalankan tugas melayani masyarakat setiap hari, namun hak yang ditunggu-tunggu belum juga ada kejelasan.

"Kami ini di garda depan, melayani masyarakat setiap hari. Tapi jujur saja, kebutuhan dapur kan tidak bisa ditunda. TPP ini hak kami yang sangat kami harapkan untuk menopang kebutuhan keluarga," keluhnya saat menghubungi Tribun Banyumas, 29 Oktober 2025.

Butuh Solusi, Bukan Alasan

Keterlambatan pembayaran ini kabarnya terkait kendala administrasi dan penyesuaian sistem baru di lingkungan pemerintah daerah.

Namun, bagi para pegawai, alasan teknis semestinya tidak menjadi penghalang pemenuhan hak yang sudah dianggarkan dalam APBD.

Dampaknya di lapangan sudah mulai terasa.

Sebagian ASN mengaku semangat kerjanya menurun dan bahkan ada yang terpaksa mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan semangat peningkatan kinerja ASN yang selalu digaungkan.

Kini, para ASN berharap Pemerintah Kabupaten Banyumas, melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bersama Dinas Kesehatan, bisa segera memberikan solusi nyata.

Jika kendalanya teknis, sistem harus segera diperbaiki. Jika masalahnya administratif, prosesnya harus dipercepat.

Transparansi menjadi hal yang paling ditunggu.

Para pegawai berhak tahu kapan TPP akan dibayarkan dan apa yang menjadi penyebab utama keterlambatan ini.

Sebab, mereka adalah ujung tombak pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Banyumas, dan memenuhi hak mereka adalah sebuah keharusan.