6 Tuntutan Buruh di Jawa Tengah saat Peringatan May Day, Mulai Capres hingga Omnibus Law

Karena kalau dikontrol birokrat itu gudangnya korupsi, kita tahu mental birokrat kita bagaimana, makanya organisasi profesi tidak main-main untuk memberikan izin praktek, pemerintah tidak usah ikut campur, biar tenaga ahlinya saja," ucap Aulia.

Buruh juga menolak rencana pengelola dana BPJS Kesehatan yang akan diserahkan kepada Kemenkes melalui RUU Kesehatan ini.

Karena dana tersebut bukan murni APBN yang bisa dikelola oleh setingkat menteri namun ada dana iuran  pekerja hingga pengusaha.

Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan semestinya ada di bawah langsung oleh presiden.

Sebab apabila ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang bisa cukup menguras dana BPJS Kesehatan ada jaminan dari APBN melalui keputusan Presiden atau lebih mudah untuk mencari sumber pendanaan lain.

Pilih Capres 2024 yang Pro-Buruh

Kami partai buruh jawa tengah menyampaikan mekanisme pemilihan capres dari Partai Buruh ada tiga tahap, Rakernas, Konvensi, rapat presidium.

Hal ini seirama dengan hasil Rapat Kerja Nasional Partai Buruh pada 14-17 April 2023 di Jakarta.

Dimana Rakernas Partai Buruh menjaring 4 nama sebagai Calon Presiden, yaitu Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Najwa Shihab, dan Anies Baswedan. (*)