PEMKOT & DPRD Pekalongan yang Dibakar Massa Akan Dibangun Ulang, Pusat Siapkan Dana Rp 90 Miliar

TRIBUNBANYUMAS.COM, PEKALONGAN - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 90 miliar untuk Pembangunan Kembali gedung Pemerintah Kota (Pemkot Pekalongan) dan DPRD Kota Pekalongan.

Kedua gedung vital ini ludes terbakar akibat amuk massa pada Sabtu (30/8/2025) lalu.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri PU RI, Dody Hanggodo, saat meninjau lokasi kerusakan pada Minggu (7/9/2025).

Baca juga: Warga Penjarah Mulai Kembalikan Kulkas Hingga Kursi, Pemkot Pekalongan Jamin Tak Ada Proses Hukum

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih penuh proses rekonstruksi.

Menteri PU: Harus Dibangun Ulang 

Menteri Dody menyatakan kondisi kedua gedung pemerintahan tersebut sudah masuk kategori rusak berat sehingga tidak bisa dipertahankan.

Opsi yang akan diambil adalah merobohkan bangunan lama dan membangunnya kembali dari awal.

"Harus dirobohkan dan dibangun ulang. Blueprint bangunan pun ikut terbakar, sehingga akan didesain baru, tapi tetap mempertahankan ciri lama. Target penyelesaian akhir 2026," jelas Dody.

Bagian dari Dana Pemulihan Rp 1,2 Triliun 

Dana sebesar Rp 90 miliar untuk Pekalongan ini, lanjut Dody, merupakan bagian dari alokasi dana pemulihan nasional yang lebih besar.

Total anggaran yang disiapkan untuk memperbaiki kerusakan gedung pemerintahan di sejumlah daerah terdampak kerusuhan mencapai Rp 1,1 hingga Rp 1,2 triliun.

"Kota Pekalongan menjadi prioritas bersama Kediri dan Makassar, karena gedungnya habis terbakar," ujarnya.

Wali Kota Aaf Bersyukur 

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf), mengaku sangat bersyukur atas bantuan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, APBD Kota Pekalongan tidak akan mampu menanggung biaya pembangunan kembali yang begitu besar.

"Pelayanan masyarakat tetap berjalan meski kami berpencar. ASN tetap kerja penuh. Dengan dukungan APBN, APBD bisa tetap fokus pada kebutuhan masyarakat," terang Aaf.

Ada Opsi Pindah Lokasi DPRD 

Wali Kota Aaf menambahkan, pihaknya bersama DPRD sempat mengusulkan agar gedung DPRD yang baru tidak dibangun di lokasi lama, melainkan dipindahkan ke Kawasan Pekalongan Baru yang dekat dengan exit tol.

Menanggapi hal ini, Menteri Dody mengatakan usulan tersebut masih harus dikaji dan menunggu persetujuan Kementerian Keuangan, karena menyangkut aturan penggunaan APBN untuk pengadaan aset di lokasi baru.

"Yang terpenting pembangunan bisa segera berjalan dan target akhir 2026 selesai," kata Aaf. (Dro)