6 Tuntutan Buruh di Jawa Tengah saat Peringatan May Day, Mulai Capres hingga Omnibus Law

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Buruh yang tergabung dalam beberapa elemen serikat pekerja melakukan aksi di depan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Senin 1 Mei 2023.

Dalam aksinya, mereka menuntut enam hal dalam aksi Hari Buruh di Jateng ini.

Buruh yang melakukan aksi tergabung dalam beberapa elemen serikat pekerja semisal PUBG Grobogan, FSPMI-KSPI Jawa Tengah, FSP KEP-KSPI, FSP Farkes Reformasi bersama Partai Buruh di seluruh Kota / Kabupaten di Jawa Tengah.

"Pada hari ini, gabungan elemen serikat pekerja menggelar perayaan May Day tahun 2023 yang dipusatkan di depan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah," kata Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim kepada TribunBanyumas.com, Senin.

Baca juga: Demo Buruh Aksi Mayday, Polda Jateng Kerahkan Ribuan Personel untuk Aksi Humanis

Menurutnya, aksi May Day 2023 ini tidak lepas dari acara serupa yang berlangsung secara serentak di ibukota maupun di masing-masing ibukota provinsi di Indonesia.

Aksi ini bertajuk 'May Day is not Holiday'.

Hal ini bukan bermaksud untuk menolak bahwa 1 Mei adalah hari libur, melainkan sebagai pengingat bahwa waktu libur yang dinikmati buruh saat ini merupakan perjuangan buruh.

"Untuk itu tidak semestinya buruh memperingati hari buruh dengan liburan, jalan-jalan bahkan bersenang-senang.

Karena sejatinya peringatan May Day tersebut adalah perjuangan yang saat ini masih kita lakukan khususnya pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja," ujar Aulia Hakim.

Baca juga: Susah Tarik Investor ke Banyumas, Bupati Husein Ingatkan Buruh Jaga Kondusivitas

Ada enam tuntutan yang disuarakan pada May Day 2023 kali ini, yakni:

1. Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja
2. Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan
3. Sahkan RUU PPRT
4. Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan
5. Cabut UU terkait Parliamantary Treeshold 4 persen
6. Pilih Presiden 2024 yang pro Buruh dan Kelas Pekerja

Cabut Omnibus Law tentang Cipta Kerja

Serikat buruh menilai upah minimum tidak dirundingkan dengan serikat buruh dan adanya ketentuan mengenai indeks tertentu yang membuat kenaikan upah lebih rendah.

Kemudian, mengenai outsourcing seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan yang dinilai sebagai perbudakan modern.

"Memang diatur mengenai pembatasan mana saja yang boleh di outsourcing, tetapi akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah.

Ini artinya, Pemerintah telah memposisikan diri menjadi agen outsourcing," katanya.

Hal lain yang buruh jawa tengah masalahkan adalah buruh dikontrak terus-menerus tanpa periode, pesangon rendah, PHK dipermudah, istirahat panjang dua bulan dihapus, buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan melahirkan tidak ada kepastian mendapatkan upah.

Kemudian, buruh yang  bekerja 5 hari dalam seminggu hak cuti 2 harinya dihapus, jam kerja buruh menjadi 12 jam sehari karena boleh lembur 4 jam per hari sehingga tingkat kelelahan dan kematian buruh akan meningkat.

"Isu selanjutnya di klaster ketenagakerjaan adalah buruh kasar tenaga kerja asing mudah masuk dan adanya sanksi pidana yang dihapus," tegasnya.

Cabut Parliamentary Threshold 4 Persen dan Presidential Threshold 20 Persen

Parliamentary threshold dan presidential threshold dianggap kami menghidupkan kembali demokrasi terpimpin dan mempertahankan oligarki partai politik.

Bilamana partai politik dalam Pemilu 2024 mendapatkan 30-40 kursi di DPR RI, maka ada kemungkinan tidak lolos parliamentary threshold.

Karena meskipun mendapatkan 30 - 40 kursi DPR RI, tetapi bisa saja suara yang didapat di bawah 4 persen suara sah nasional.

"Bayangkan sebuah partai politik yang memenangkan Pemilu 2024 dengan 40 kursi tidak bisa duduk di Senayan hanya karena perolehan suaranya kurang dari 4 persen sah nasional 2024.

Dengan demikian 40 kursi partai politik tersebut dibajak oleh parpol yang ada di parlemen," ujarnya.

Wujudkan Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan

"Kami juga menolak ketahanan pangan, karena di sana tidak ada kedaulatan pangan.

Seperti terlihat program food estate di Kalimatan Tengah dan Papua, telah terbukti gagal.

Impor pangan masih berlangsung," kata Aulia Hakim.

Menurutnya, kedaulatan pangan yang dimaksud adalah seperti yang dikembangkan Serikat Petani Indonesia (SPI) sebagai bagian dari Partai Buruh.

Di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi datang ke Tuban untuk meninjau langsung apa yang dijalankan SPI.

"Setiap petani punya 3-5 ekor sapi.

Kotoran sapi itu menjadi humus atau pupuk untuk tanaman padi.

Tidak mengandalkan pestisida.

Sehingga daging ada, ketahanan beras pun tercipta," ucapnya.

Sahkan RUU PPRT

Isu lain yang disuarakan buruh di Jateng dalam May Day 2023 yakni mendesak agar Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT segera disahkan.

Menurutnya, RUU PPRT ini sudah 18 tahun belum juga disahkan.

RUU PPRT diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pekerja rumah tangga.

Dimana, mereka hingga saat ini tidak memiliki kepastian terkait jam kerja, upah, dan jaminan sosialnya.

"Mengapa RUU PPRT yang diharapkan untuk segera disahkan tak kunjung disahkan, padahal sudah 18 tahun.

Tetapi giliran UU Cipta Kerja yang ditolak kaum buruh dengan cepat segera disahkan? DPR ini mewakili siapa sebenarnya?" kata Aulia.

Tolak RUU Kesehatan

RUU Kesehatan dinilai didasari oleh dua hal.

Pertama, menjamin kredibilitas para dokter dan masalah pengaturan pengelolaan dana BPJS Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan.

"Harus dikontrol oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan council kedokteran.

Karena kalau dikontrol birokrat itu gudangnya korupsi, kita tahu mental birokrat kita bagaimana, makanya organisasi profesi tidak main-main untuk memberikan izin praktek, pemerintah tidak usah ikut campur, biar tenaga ahlinya saja," ucap Aulia.

Buruh juga menolak rencana pengelola dana BPJS Kesehatan yang akan diserahkan kepada Kemenkes melalui RUU Kesehatan ini.

Karena dana tersebut bukan murni APBN yang bisa dikelola oleh setingkat menteri namun ada dana iuran  pekerja hingga pengusaha.

Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan semestinya ada di bawah langsung oleh presiden.

Sebab apabila ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang bisa cukup menguras dana BPJS Kesehatan ada jaminan dari APBN melalui keputusan Presiden atau lebih mudah untuk mencari sumber pendanaan lain.

Pilih Capres 2024 yang Pro-Buruh

Kami partai buruh jawa tengah menyampaikan mekanisme pemilihan capres dari Partai Buruh ada tiga tahap, Rakernas, Konvensi, rapat presidium.

Hal ini seirama dengan hasil Rapat Kerja Nasional Partai Buruh pada 14-17 April 2023 di Jakarta.

Dimana Rakernas Partai Buruh menjaring 4 nama sebagai Calon Presiden, yaitu Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Najwa Shihab, dan Anies Baswedan. (*)