6 Tuntutan Buruh di Jawa Tengah saat Peringatan May Day, Mulai Capres hingga Omnibus Law

Hal lain yang buruh jawa tengah masalahkan adalah buruh dikontrak terus-menerus tanpa periode, pesangon rendah, PHK dipermudah, istirahat panjang dua bulan dihapus, buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan melahirkan tidak ada kepastian mendapatkan upah.

Kemudian, buruh yang  bekerja 5 hari dalam seminggu hak cuti 2 harinya dihapus, jam kerja buruh menjadi 12 jam sehari karena boleh lembur 4 jam per hari sehingga tingkat kelelahan dan kematian buruh akan meningkat.

"Isu selanjutnya di klaster ketenagakerjaan adalah buruh kasar tenaga kerja asing mudah masuk dan adanya sanksi pidana yang dihapus," tegasnya.

Cabut Parliamentary Threshold 4 Persen dan Presidential Threshold 20 Persen

Parliamentary threshold dan presidential threshold dianggap kami menghidupkan kembali demokrasi terpimpin dan mempertahankan oligarki partai politik.

Bilamana partai politik dalam Pemilu 2024 mendapatkan 30-40 kursi di DPR RI, maka ada kemungkinan tidak lolos parliamentary threshold.

Karena meskipun mendapatkan 30 - 40 kursi DPR RI, tetapi bisa saja suara yang didapat di bawah 4 persen suara sah nasional.

"Bayangkan sebuah partai politik yang memenangkan Pemilu 2024 dengan 40 kursi tidak bisa duduk di Senayan hanya karena perolehan suaranya kurang dari 4 persen sah nasional 2024.

Dengan demikian 40 kursi partai politik tersebut dibajak oleh parpol yang ada di parlemen," ujarnya.

Wujudkan Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan

"Kami juga menolak ketahanan pangan, karena di sana tidak ada kedaulatan pangan.

Seperti terlihat program food estate di Kalimatan Tengah dan Papua, telah terbukti gagal.

Impor pangan masih berlangsung," kata Aulia Hakim.

Menurutnya, kedaulatan pangan yang dimaksud adalah seperti yang dikembangkan Serikat Petani Indonesia (SPI) sebagai bagian dari Partai Buruh.

Di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi datang ke Tuban untuk meninjau langsung apa yang dijalankan SPI.