Breaking News:

Berita Nasional

Diam-diam Pemerintah dan DPR Kembali Bahas RKUHP, Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Tabur Bunga

Diam-diam, pemerintah bersama DPR kembali membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP).

Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/PERMATA PUTRA SEJATI
ILUSTRASI. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak (Semarak) menggelar demonstrasi meminta pemerintah membuka draf RKUHP ke publik, di depan Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Senin (4/7/2022). Aksi penolakan RKUHP dari berbagai elemen masyarakat terjadi dalam beberapa tahun terakhir. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Diam-diam, pemerintah bersama DPR kembali membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP).

Hal ini pun mendapat penolakan, satu di antaranya dari Koalisi Masyarakat Sipil.

Penolakan mereka lakukan lewat aksi tabur bunga di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022).

Dalam aksi ini, mereka juga membawa seumlah atribut berupa spanduk berisi aspirasi dan penolakan.

"Di sini ada aksi tabur bunga dan kami menyampaikan sikap kami dengan spanduk jumbo, tolak RKUHP bermasalah," kata Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Citra Referandum, di sela aksi.

Baca juga: Gelar Demo di Alun-alun Purwokerto, Mahasiswa di Banyumas Desak Pemerintah Buka Draf RKUHP Ke Publik

Baca juga: Bawa Sapu dan Penggorengan, Puluhan PRT Demo di Depan DPRD Jateng: Minta RUU PRT Segera Disahkan

Citra menjelaskan, aksi tabur bunga tersebut merupakan simbolis bahwa demokrasi di Indonesia telah mati.

"Tabur bunga ini menyimbolkan bahwa negara ini betul-betul sudah mati secara demokrasi," ujar Citra.

Menurut Citra, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu melakukan penyusunan RKUHP secara terang-terangan.

"Jadi, Pemerintah dan DPR menunjukkan, sepanjang tahun ini, beberapa tahun belakangan, penyusunan secara terang-terangan. Termasuk RKUHP," jelasnya.

Aksi ini mendapat pengawalan dari polisi. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 400 personel guna mengamankan aksi tersebut.

"Sementara, empat SSK yang akan kami siapkan, itu baru dari kepolisian saja," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin, Senin.

Baca juga: Baleg DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga: Homosek Wajib Lapor dan Donor Sperma Dilarang

Baca juga: Sah! RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Resmi Jadi Undang-undang

Terkait aksi ini, Komarudin mengimbau agar para peserta bisa menyampaikan aspirasi di muka umum dengan tertib.

"Pengamanan atau pelayanan dan pengawalan jalannya aksi penyampaian pendapat akan sama seperti pengawalan aksi aksi yang lain. Harapannya tentu aksi berjalan dengan aman, tertib dan lancar," ujarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan DPR telah membahas RKUHP. Namun, bersamaan itu, masyarakat dari berbagai kalangan juga melakukan aksi penolakan.

Pasalnya, RKUHP yang baru dinilai sarat pasal karet yang menunjukkan sikap otoriter dari penguasa maupun pihak yang nantinya menggunakan pasal-pasal tersebut.

Sementara, pemerintah dan DPR ngotot membahas RKUHP dan mengesahkannya menjadi undang-undang lantaran menilai, KUHP yang ada sudah ketinggalan zaman lantaran dibuat sejak era penjajahan belanda. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gelar Aksi Tabur Bunga, Koalisi Masyarakat Tolak RKUHP: Demokrasi di Negara Ini Sudah Mati.

Baca juga: TAKARAN Racun yang Diberikan DDS untuk Ayah, Ibu dan Kakak Kandungnya Hingga Tewas Seketika

Baca juga: Video Viral Polisi VCS Sambil Masturbasi, Ternyata Anggota Polres Pekalongan, Ini Sikap Polda Jateng

Baca juga: Canangkan GNSTA, Bupati Banyumas Ajak Semua Pihak Tertib Kelola Arsip

Baca juga: 40 Tukang Becak di Purbalingga Ikuti Lomba Ketangkasan Mengemudi, Perebutkan Hadiah Rp3 Juta

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved