Berita Banyumas

Gelar Demo di Alun-alun Purwokerto, Mahasiswa di Banyumas Desak Pemerintah Buka Draf RKUHP Ke Publik

Tayang: Senin, 4 Juli 2022 16:18 WIB

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati

Gelar Demo di Alun-alun Purwokerto, Mahasiswa di Banyumas Desak Pemerintah Buka Draf RKUHP Ke Publik

TRIBUNBANYUMAS/PERMATA PUTRA SEJATI

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak (Semarak) menggelar demonstrasi di depan Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Senin (4/7/2022). Massa yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi di Banyumas itu mendesak pemerintah dan DPR membuka draf RKUHP ke publik.

Baca Selanjutnya:

TALI ASIH Bupati Sadewo Buat PKL Alun-alun Purwokerto Pasca Demo Ricuh

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak (Semarak) Banyumas mendesak pemerintah membuka draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke publik.

Desakan ini disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan Alun-alun Purwokerto, Senin (4/7/2022).

Selain orasi, massa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Banyumas itu membawa poster dan spanduk berisi kritikan terhadap pemerintah dan DPR.

Presiden BEM Unsoed Alfan Maulana Akbar mengatakan, aksinya kali ini berbentuk mimbar bebas.

"Ini adalah mimbar bebas yaitu menyampaikan aspirasi bahwa draft RKUHP belum dibuka. Kami meminta, buka draft RKUHP."

"Bagaimana kami bisa mengkaji, apakah isi draf itu benar atau tidak, kalau belum dipublikasikan."

"Buka draftnya maka kami akan menilai," ujarnya dalam aksi.

Gabungan mahasiswa itu mulai memadati Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto dan depan alun-alun sekira pukul 14.30 WIB.

Sejumlah orator dari masing-masing perwakilan kampus secara bergantian menyampaikan aspirasi.

Mahasiswa meminta agar pemerintah dan DPR menunda pengesahan RKUHP serta mengkaji ulang pembahasan RKUHP.

Mereka meminta pembahasan rancangan undang-undang tersebut melibatkan partisipasi yang bermakna kepada elemen masyarakat sipil.

Mereka juga menuntut pemerintah dan DPR RI menghapus ketentuan hukum dari pasal-pasal kontroversial yang rentan kriminalisasi.

Yakni, pasal-pasal yang berpotensi membatasi serta mengancam hak-hak kebebasan sipil warga negara.

Tak hanya itu, mahasiswa juga mengajak masyarakat terus mengawal jalannya proses pembentukan RKUHP dan turut marah terhadap tindakan sewenang-wenang Pemerintah dan DPR RI dalam berbagai kecacatan proses pembentukan Undang-undang. (*)