UMK 2023

Pembahasan UMK 2023 Kudus Buntu, Pengusaha dan Buruh Beda Pendapat Soal Dasar Aturan

Hingga Rabu (30/11/2022), pembahasan Upah Minimun Kabupaten (UMK) tahun 2023 di Kabupaten Kudus oleh Dewan Pengupahan belum selesai.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: rika irawati
KOMPAS.com/NURWAHIDAH
Ilustrasi gaji. Pembahasan UMK 2023 Kudus di Dewan Pengupahan buntu, terutama terkait kenaikan upah bagi pekerja di atas satu tahun. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS - Hingga Rabu (30/11/2022), pembahasan Upah Minimun Kabupaten (UMK) tahun 2023 di Kabupaten Kudus oleh Dewan Pengupahan belum selesai.

Pengusaha dan buruh belum menemukan titik temu terkait nilai UMK yang akan menjadi patokan pengupahan 2023.

Informasi yang dihimpun, pengusaha yang diwakili Apindo Kudus mengusulkan UMK 2023 berdasarkan formula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dengan kenaikan UMK 2023 sebanyak 2,198 persen.

Sementara, buruh yang diwakili SPSI, mengusulkan formula kenaikan UMK 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2022 dengan menggunakan data pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,37 persen.

Baca juga: Alot, Pembahasan Besaran UMK Kota Semarang Belum Temui Titik Temu

Baca juga: 13 Daerah di Jateng Yang Harus Naikkan UMK Berdasarkan Penetapan Nilai UMP 2023

Jika dihitung maka usulan UMK 2023 dari pengusaha di Kudus naik sebesar 2,189 persen atau naik Rp50.195, dari Rp2.293.058 (UMK 2022) menjadi Rp2.343.253.

Sementara, dari buruh, diharapkan ada kenaikan 8,01 persen dari Rp2.293.058 (UMK (2022) menjadi Rp2.476.732.

Hanya saja, usulan yang diajukan buruh ditolak. Sebab, acuan tersebut tidak bisa menggunakan rumusan pertumbuhan ekonomi provinsi.

"Usulan SPSI menggunakan hitungan pertumbuhan ekonomi provinsi tidak disetujui," ujar Ketua SPSI Kudus Andreas Hua, Rabu.

Andreas menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tahun ini di Kudus -1,98 persen.

Untuk itu, pihaknya mengupayakan agar ada pembahasan lagi di Dewan Pengupahan terkait mekanisme upah bagi buruh, terutama bagi mereka yang bekerja di atas satu tahun.

"Hal itu sama dengan apa yang terjadi pada UMK tahun 2022 Rp2.293.058 untuk pekerja nol tahun. Untuk pekerja di atas satu tahun, ada rumusan sendiri," kata Andreas.

Baca juga: Tetap Bisa Dilewati saat Musim Hujan, Jembatan di Sungai Wulan Demak-Kudus Kini Jadi Apung

Baca juga: Dua Warga Lumajang Tawarkan Jasa Prostitusi di Kudus, Gaet Pelanggan Gunakan Aplikasi Michat

Andreas mengatakan, untuk buruh yang bekerja di atas satu tahun, menggunakan rumusan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Kata Andreas, mengacu pada hal ini, kenaikan upah 3,84 persen atau menjadi Rp2.381.111.

"Jadi, yang murni kalau sudah ada UMK keputusan gubernur, kami masih berunding lagi untuk pekerja di atas satu tahun karena di Kudus ada pekerja rokok, pekerja borong berdasakan satuan hasil, pakai satuan skala upah tidak bisa karena mereka sudah kerja di atas 10 tahun."

"Kalau pakai struktur skala upah, kalah dengan yang baru. Jadi sasarannya lebih kepada pekerja borong," kata Andreas.

Sementara itu, Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, dirinya telah meminta Dinas Tenaga Kerja melaporkan hasil pembahasan UMK 2023.

Untuk pengusulan UMK kepada gubernur, Hartopo juga masih belum bisa memastikan.

"Ini Dinas Tenaga Kerja sedang ke provinsi," katanya. (*)

Baca juga: Sayembara Logo dan Maskot Poprov 2023 Jateng dari KONI, Catat Jadwal dan Persyaratannya!

Baca juga: Berapa Besaran UMK di Banyumas? Ini Kata Pemerintah

Baca juga: BREAKING NEWS: Jenazah Aidpa Joko Mudo Ditemukan Nelayan KM Bayangan Dua, Awalnya Dikira Pelampung

Baca juga: Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini, Rabu 30 November 2022: Belum Bergeser

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved