Belajar Tatap Muka Aman Sejak Akhir 2020 di Banjarnegara, Dinkes: Kuncinya Disiplin dan Vaksinasi

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANJARNEGARA - Munculnya klaster Covid-19 saat pembelajaran tatap muka (PTM) diterapkan di Kabupaten Purbalingga dan sejumlah daerah lain jadi perhatian serius Pemkab Banjarnegara. 

Tak ingin kejadian sama, Dinkes Kabupaten Banjarnegara menggencarkan tes cepat antigen untuk para siswa dan guru.

Masing-masing sekolah yang melaksanakan PTM diambil sampel 20 orang, terdiri dari guru dan siswa. 

Baca juga: Masih Kontroversi, Penggantian Logo Banjarnegara Dikaitkan Partai Politik, Tuswadi Katakan Ini

Baca juga: Belum Divaksin dan Terjaring Razia, Pengendara di Banjarnegara Langsung Ditawari Vaksinasi Gratis

Baca juga: Lima Kecamatan Masuk Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem Banjarnegara, Ini Rencana Programnya

Baca juga: Ada 20 Paket Proyek yang Dikerjakan Tahun Ini, DPUPR Banjarnegara Pastikan Semua Rampung November

Hampir seluruhnya hasilnya negatif, kecuali seorang guru yang dinyatakan positif hingga harus menjalani karantina. 

Padahal, Banjarnegara terlebih dahulu melaksanakan PTM, pada periode Agustus hingga Desember 2021.

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono kala itu mendorong pelaksanaan PTM.

Itu dikarenakan pula banyak keluhan dari orangtua dan siswa terkait pembelajaran daring yang dirasa kurang efektif serta merepotkan.

Menurut dia, peran guru tidak akan bisa tergantikan oleh teknologi. 

PTM dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Tapi Januari 2021, pembelajaran terpaksa kembali ke dilaksanakan daring menyusul arahan pemerintah. 

Dalam perjalanannya, muncul keresahan dari para orangtua dan siswa. 

Ketiadaan sinyal internet di desa menyulitkan sebagian siswa untuk mengikuti pembelajaran daring.

Bahkan, pernah viral sekelompok anak di Kecamatan Karangkobar tiap hari harus naik ke bukit dan belajar di kuburan demi mendapatkan sinyal.

Mereka harus belajar berdampingan dengan batu-batu nisan orang yang telah meninggal. 

Belum lagi permasalahan lain semisal keterbatasan kemampuan orangtua miskin untuk memenuhi sarana pembelajaran bagi anaknya.