Pemerintah Tolak Demokrat KLB, Demokrat Jateng: Terima Kasih Pemerintah, Sudah Berlaku Adil

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) yang diajukan kubu Moeldoko.

Hasil itu disampaikan setelah Kemenkumham melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas surat yang dimohonkan setelah KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Maret silam.

Merespon hal tersebut, DPD Partai Demokrat Jawa Tengah bersyukur atas sikap pemerintah yang telah menolak permohonan kepengurusan Demokrat versi KLB tersebut.

"Kami, dari DPD Jateng dan seluruh jajaran serta DPC se-Jateng serta di tingkat PAC, ranting, dan anak ranting, sujud syukur. Keadilan sudah ditegakkan dan terima kasih kepada pemerintah, terutama bapak Presiden Jokowi, yang sudah berlaku adil bagi kami semua," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPD Demokrat Jateng Kartina Sukawati kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Waspadai Munculnya Pengurus Tandingan, DPD Partai Demokrat Jateng Datangi Kemenkumham

Baca juga: 14 Kader Partai Demokrat di Jateng Terancam Dipecat, Terindikasi Ikut KLB di Deli Serdang

Baca juga: Sambangi KPU Banyumas, Rombongan DPC Partai Demokrat Pimpinan Susilo Rini Serahkan SK Pengurus

Baca juga: ASN Kecamatan Gembong Minta Maaf Kepada Kader Demokrat Pati, Unggah Status Cikeas Dinasti Korup

Menurutnya, keputusan dari Kemenkumham ini merupakan kebahagiaan bagi jajaran Demokrat khususnya di Jateng. Dengan begitu, kata dia, demokrasi di Indonesia masih tegak berdiri.

Menyikapi hal ini, pihaknya akan mengadakan syukuran sebagai bentuk terima kasih kepada Yang Maha Kuasa.

"Kami syukuran tapi bukan euforia mewah-mewah. Dan juga khataman Alquran serta santunan anak yatim. Kami sangat bersyukur atas hasil yang kami terima ini," kata anggota DPRD Jateng dari Fraksi Demokrat ini.

Ia menilai, dalam pemeriksaan dan verifikasi berkas kubu KLB Demokrat, pemerintah tidak gegabah dalam memutuskan.

Dengan berlandaskan aturan yang ketat, kata dia, tentunya tidak akan melanggar undang-undang.

Meskipun demikian, lanjutnya, jika ada ketidakpuasan dari kubu KLB, nantinya tidak akan lagi berhadap dengan kubu Demokrat dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) namun akan berhadap dengan pemerintah.