Pemerintah Tolak Demokrat KLB, Demokrat Jateng: Terima Kasih Pemerintah, Sudah Berlaku Adil

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) yang diajukan kubu Moeldoko.

Hasil itu disampaikan setelah Kemenkumham melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas surat yang dimohonkan setelah KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Maret silam.

Merespon hal tersebut, DPD Partai Demokrat Jawa Tengah bersyukur atas sikap pemerintah yang telah menolak permohonan kepengurusan Demokrat versi KLB tersebut.

"Kami, dari DPD Jateng dan seluruh jajaran serta DPC se-Jateng serta di tingkat PAC, ranting, dan anak ranting, sujud syukur. Keadilan sudah ditegakkan dan terima kasih kepada pemerintah, terutama bapak Presiden Jokowi, yang sudah berlaku adil bagi kami semua," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPD Demokrat Jateng Kartina Sukawati kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Waspadai Munculnya Pengurus Tandingan, DPD Partai Demokrat Jateng Datangi Kemenkumham

Baca juga: 14 Kader Partai Demokrat di Jateng Terancam Dipecat, Terindikasi Ikut KLB di Deli Serdang

Baca juga: Sambangi KPU Banyumas, Rombongan DPC Partai Demokrat Pimpinan Susilo Rini Serahkan SK Pengurus

Baca juga: ASN Kecamatan Gembong Minta Maaf Kepada Kader Demokrat Pati, Unggah Status Cikeas Dinasti Korup

Menurutnya, keputusan dari Kemenkumham ini merupakan kebahagiaan bagi jajaran Demokrat khususnya di Jateng. Dengan begitu, kata dia, demokrasi di Indonesia masih tegak berdiri.

Menyikapi hal ini, pihaknya akan mengadakan syukuran sebagai bentuk terima kasih kepada Yang Maha Kuasa.

"Kami syukuran tapi bukan euforia mewah-mewah. Dan juga khataman Alquran serta santunan anak yatim. Kami sangat bersyukur atas hasil yang kami terima ini," kata anggota DPRD Jateng dari Fraksi Demokrat ini.

Ia menilai, dalam pemeriksaan dan verifikasi berkas kubu KLB Demokrat, pemerintah tidak gegabah dalam memutuskan.

Dengan berlandaskan aturan yang ketat, kata dia, tentunya tidak akan melanggar undang-undang.

Meskipun demikian, lanjutnya, jika ada ketidakpuasan dari kubu KLB, nantinya tidak akan lagi berhadap dengan kubu Demokrat dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) namun akan berhadap dengan pemerintah.

"Ketidakcocokan dan ketidakpuasan tentunya ada bagi mereka. Keputusan pemerintah merupakan supremasi tertinggi dalam kenegaraan kita. Kami akan tetap merespon apapun tindakan mereka. Kami, sebagai kader, akan selalu garis lurus kepada DPP jika ada instruksi langkah yang diperintahkan," ujarnya.

Tudingan Menaikan Elektoral

Ina, sapaannya, juga menanggapi tudingan bahwa gejolak di partai berlambang Mercy ini untuk menaikan elektabilitas AHY termasuk partai. Ia mempersilakan setiap orang mengungkapkan pendapat terkait Demokrat.

Baca juga: Guru Ngaji Cabuli AN, Siswi SMP Warga Klambu Grobogan, Sebulan Ini Sudah Tiga Kali

Baca juga: Sterilisasi Gereja Jelang Paskah di Banjarnegara, Polisi Cek Kondisi CCTV

Baca juga: Begini Kronologi Kecelakaan Maut di Kertek Wonosobo, Laju Truk Ekspedisi Mulai Tak Beres di Kalikuto

Baca juga: Jateng Targetkan 15 Ribu Guru Disuntik Vaksin, Dinkes: Sebelum Uji Coba KBM Tatap Muka Harus Selesai

"Kalau orang partai biasanya sudah tahu (gejolak ini), betapa rekoso (nelangsa), susahnya, selama kurun waktu tiga bulan harus bersusah payah, berdarah-darah hanya untuk menaikan elektabilitas. Wong legan golek momongan (orang yang senggang mencari kesibukan)," tutur legislator asal Pati ini.

Menurutnya, masih banyak cara yang lumrah untuk menaikan elektabilitas.

"Bagaimana mungkin menaikan elektabilitas, sementara kami menangis. Orang bersandiwara itu pasti ketahuan. Artis akting juga bisanya dua sampai tiga jam, tidak tiga bulan seperti ini, pastinya bisa ketahuan. Masyarakat sudah cerdas melihat ini, bisa dilihat sejauh mana," ucapnya. (*)