Pilkada Serentak 2020

Terbukti Kampanyekan Paslon Bupati, Kepala SD di Blora Direkomendasikan Dapat Sanksi

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melayangkan rekomendasi kepada bupati Blora untuk memberi sanksi kepada Kepala Sekolah SD 1 Bogorejo, Japah.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: rika irawati
TRIBUNNEWS/setkab.go.id
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BLORA - Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN) melayangkan rekomendasi kepada bupati Blora untuk memberi sanksi kepada Kepala Sekolah SD 1 Bogorejo, Japah.

Rekomendasi sanksi ini diberikan setelah kepala sekolah bernama Lilik Supriadi ini terbukti tidak netral dalam proses pelaksanaan Pilkada Blora.

Rekomendasi bernomor R-3914/ KASN/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 itu berkaitan dengan pelanggaran netralitas yang sebelumnya dilaporkan ke Bawaslu Blora.

Oleh Bawaslu Blora, laporan dengan nomor register: 003/Reg/LP/PB/Kab/14.10/XI/2020 dengan terlapor Lilik, diteruskan ke KASN.

Baca juga: 47 Desa di 13 Kecamatan di Blora Endemik DBD, Sumbang 119 Kasus Sepanjang Januari-November

Baca juga: Bukannya Air, Sumur di Ngraho Blora Malah Mengeluarkan Gas saat Digali Warga

Baca juga: 50 Persen Sekolah di Blora Siap KBM Tatap Muka

Baca juga: Sedang Ditalud, Jalan Penghubung Antarkecamatan di Blora Ini Malah Ambrol

Atas turunnya sanksi itu, Ketua Bawaslu Blora Lulus Mariyonan mengatakan, KASN kembali menunjukkan komitmennya dalam netralitas pilkada.

Hal itu menegaskan bahwa ASN yang merupakan birokrat harus melayani publik, bukan melayani kelompok atau golongan tertentu.

"Kita semua tahu ya, KASN sangat serius. Bawaslu Blora berharap, sanksi ini menjadikan ASN di Blora fokus dalam tugas-tugas birokrasi melayani publik," ujar Lulus, Jumat (4/12/2020).

Dalam kesempatan itu, Lulus juga mengimbau kepada semua pihak untuk saling menghormati dan menjaga kualitas proses pilkada. Apalagi, pelaksanaan pemungutan suara tinggal menghitung hari.

Ketentuan netralitas ASN diketahui diatur dalam UU ASN nomor 5 Tahun 2014.

Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Juga, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana ASN atau PNS diharuskan netral dalam Pemilu.

Diketahui, Lilik Supriadi terbukti memenuhi unsur pelanggaran karena mengampanyekan untuk mendukung salah satu pasangan calon saat kegiatan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi). (*)

Baca juga: Mess Persibat Batang Akan Dijadikan Tempat Isolasi Mandiri Terpusat Pasien Covid-19

Baca juga: Sebelum Ikut Sekolah Tatap Muka Januari, Seluruh Pelajar di Kota Salatiga Wajib Jalani Tes Rapid

Baca juga: Selama Wabah Covid-19, Pemkab Banyumas Sudah Lakukan Swab kepada 26.500 Orang

Baca juga: Banjir Akibat Luapan Sungai Serayu di 12 Desa di Banyumas Surut, Warga Mulai Bersih-bersih Rumah

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved