Perangkat Desa Ditarik Uang Syukuran, ZI Sebut Sudah Membudaya di Purbalingga

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Tindak pungutan liar dengan dalih iuran uang syukuran pelantikan perangkat desa di Kabupaten Purbalingga dianggap telah menjadi tradisi atau membudaya.

Blak-blakan, seorang perangkat menceritakan terkait pelantikan bertarif atau berbayar itu.

Dia adalah ZI, warga Desa Cipawon, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.

Dia juga seorang perangkat desa yang pada Desember 2019 dilantik dan menjadi pihak yang ditarik pungutan untuk syukuran pelantikan. 

• Pelantikan Perangkat Desa Bertarif, Capai Rp 80 Juta, Polres Purbalingga: Sisa Uang di Laci Kades

• Desa Sumingkir Jadi Exit Tol Cilacap, Kades: Terdampak Cuma di Dusun Kedung Banteng Selatan

• Delapan Hari Berlalu, Warga Kutosari Kebumen Temukan HS, Awalnya Cium Bau Menyengat di Sumur

Sebelumnya kasus serupa juga terjadi di Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.

Ada seorang perangkat yang berkeberatan dengan besarnya uang syukuran pelantikannya.

"Ada tiga perangkat yang dilantik saat itu. Untuk perangkat kadus ditarik Rp 35 juta dan kadus ditarik Rp 30 juta."

"Saat itu ada dua kadus yang dilantik dan satu kaur. Kalau dikakulasi biaya pelantikan sampai Rp 100 juta," tuturnya saat ditemui Tribunbanyumas.com beberapa hari lalu.

Menurutnya, uang syukuran Rp 100 juta digunakan memberi uang transportasi tamu undangan dan perbaikan balai desa.

Uang itu ditarik oleh ketua panitia pelantikan.

"Uang syukuran katanya sudah membudaya sejak dahulu. Kalau tidak ngasih uang proses pelantikan diperlama dan berbelit-belit prosesnya," ujarnya.

Dikatakannya, uang syukuran itu memang sifatnya setengah memaksa.

Dirinya harus mencari utang agar bisa membayar uang syukuran.

"Saya harus pinjam uang dahulu. Tapi ya sekarang bebannya mulai berkurang karena sudah dapat bengkok," tutur dia.

Di sisi lain, dia mengungkapkan saat penerimaan perangkat desa juga diberikan berupa pemotongan bengkok.

Hal tersebut harus disepakati oleh peserta tes.

"Waktu itu diumumkan siapapun yang jadi perangkat, bengkok baru bisa digarap empat sampai lima bulan setelah pelantikan," jelasnya.

Ia berharap ke depannya penerimaan dan pelantikan perangkat desa tidak ada pungutan.

Hal tersebut dirasa memberatkan bagi calon perangkat yang ingin mengabdi di desanya.

"Saya tidak mau mengungkit lagi, namun harapan saya ke depannya janganlah kayak gitu," tukasnya.

• Tiga Desa di Kecamatan Jeruklegi Bakal Dilintasi Tol Pejagan-Cilacap, Exit Tol di Sumingkir

• Perjuangan Hidup Bayi di Batang, Kamar Bima Dipenuhi Tabung Oksigen, Divonis Derita Jantung Bocor

• Ini Cerita Kemoterapi Pertama Afifah di Yogyakarta, Bocah Penderita Hemangioma Asal Kroya Cilacap

Dibantah Kades

Terpisah, pernyataan seorang perangkat itu secara tegas dibantah Kepala Desa (Kades) Cipawon, Segiyo Setiadi.

Dia mengatakan memang ada pelantikan perangkat desa pada Desember 2019.

"Saat itu yang tamu undangan ada dari unsur forkompincam," tuturnya.

Menurutnya, perangkat desa dituntut sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

Perangkat desa lolos saat ini ada dua perangkat yang lulusan S1 dan satu perangkat lulusan SMA.

"Walaupun hanya lulusan SMA kalau tidak mempunyai pengalaman pasti kalah."

"Kami pada memilih orang yang rangking satu, " ujarnya, Senin (9/3/2020).

Namun secara tegas pihaknya menepis adanya pungutan hingga total mencapai sekira Rp 100 juta dalam pelantikan itu.

"Saya yakin isu tidak benar dan tidak ada di sini," tegasnya.

Sementara Kasatreskrim Polres Purbalingga, AKP Willy Budiyanto mengatakan, pemeriksaan terhadap kasus pungutan pelantikan di Desa Bojanegara masih berlanjut.

Saat ini dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan pihak kepolisian juga akan memeriksa kasus serupa di desa lain.

Pihaknya menunggu laporan dari perangkat desa yang mengalami hal serupa di desa lain.

"Kami juga akan menindaklanjuti jika ada perangkat yang dilantik diintimidasi mengeluarkan sejumlah uang saat pelantikan."

"Namun prinsipnya jika ada melaporkan kepada kami. Itu yang akan kami tindaklanjuti," tegasnya.

• Berstatus Waspada Virus Corona, Liga Italia Resmi Dihentikan Sementara. Conte: Demi Kebaikan Semua

• Tiga Bocah Kena Tipu di Semarang, Diiming-imingi Burung Merpati, Sepeda Digondol Sunaryo

• Kisah Pesulap Asal Inggris di Semarang, Mau Ngisi Acara di Kapal Viking Sun, Tapi Malah Dilarang

Pelantikan Bertarif

Jauh sebelumnya juga telah diberitakan Tribunbanyumas.com, perangkat desa terlantik keberatan atas nominal uang syukuran yang dipatok saat pelantikan di Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.

Hal tersebut terungkap setelah tiga perangkat terlantik diperiksa oleh jajaran Satreskrim Polres Purbalingga.

Kasatreskrim Polres Purbalingga, AKP Willy Budiyanto menuturkan, kasus syukuran pelantikan bergulir setelah adanya pemberitaan di media massa.

Pada pelantikan, terdapat perangkat terlantik merasa keberatan atas nominal yang telah ditentukan untuk biaya pelantikan.

"Mereka (perangkat terlantik) keberatan. Mereka mengaku tidak memiliki uang sebanyak itu," ujarnya, Rabu (3/3/2020).

Menurut AKP Willy, hasil pemeriksaan para calon terlantik harus berutang untuk membiayai pelantikan.

Pihaknya terus melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan ke perangkat terlantik, BPD, dan ketua panitia pelantikan.

"Dari Ditreskrimsus Polda Jateng juga turun langsung untuk melakukan asistensi terkait apa yang ditangani Polres Purbalingga," jelasnya.

Terkait dugaan pasal yang dikenalkan, pihaknya belum mau membeberkan.

Dirinya masih terus melakukan penyelidikan untuk pengumpulan barang bukti dan meminta keterangan saksi-saksi.

"Kalau pasal yang dikenakan nanti setelah lengkap semua," tutur dia.

AKP Willy membenarkan jajaran Polres Purbalingga menemukan uang di laci meja Kades.

Hal tersebut terungkap setelah pihak kepolisian menanyakan kepada Kades sisa uang yang dikumpulkan dari tiga perangkat desa terlantik.

"Kades membenarkan sisa uang ada di dirinya. Kami menanyakan di mana uangnya dan dia (kades) menyampaikan uang ada di laci."

"Uang itu pun diserahkan dan dibawa kami ke Polres Purbalingga untuk dititipkan," terangnya.

• Gadis 15 Tahun Bunuh Teman, Kemen PPPA: Pelaku Itu Juga Korban, Kami Beri Dampingan Psikologi

• Begini Kronologi Kecelakaan Speedboat Paspampres di Palangkaraya, Tewaskan Dandim Kuala Kapuas

• Warung Jahe Rempah Mbah Jo Semarang, Bukti Kesaktian Wabah Virus Corona, Kewalahan Layani Pembeli

Tidak Ada Aturan

Di sisi lain, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Purbalingga, Imam Wahyudi menuturkan, pelantikan seharusnya satu rangkaian dengan penjaringan dan penyaringan perangkat.

Pelantikan seharusnya dilaksanakan tanpa membenani perangkat desa terlantik.

"Pengaturan pelantikan sudah jelas. Hanya permasalahannya ada yang berdalih syukuran dengan tarif."

"Itulah yang tidak diperolehkan dan tidak ada dalam aturan," jelasnya.

Imam telah memerintahkan Camat setempat agar kades mengembalikan uang tersebut.

Pihaknya melarang adanya syukuran bertarif.

"Terlantik dibebani biaya aturannya tidak ada. Pelantikan tidak perlu mewah."

"Pemda melantik kepala Dinpendukcapil juga tanpa ada biaya. Langsung disumpah dan diberi amanat, selesai sudah," tukasnya.

Habis Rp 80 Juta

Sebelumnya sempat ramai menjadi perbincangan publik terkait syukuran pelantikan perangkat Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga yang menghabiskan uang Rp 80 juta.

Polres Purbalingga menemukan barang bukti uang yang tersimpan di laci meja Kades setempat.

Kades Bojanegara, Sugiyarti menuturkan, syukuran pelantikan yang menghabiskan biaya Rp 80 juta merupakan kesepakatan dari perangkat desa terlantik.

Mereka yang terlantik memberikan kuasa kepada Kades untuk mengelola dan mengatur kegiatan.

"Tapi ketika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meminta untuk dikembalikan. Saya sudah kembalikan," tutur dia saat ditemui di kantornya, Rabu (4/3/2020).

• Panik Sudah Tidak Kuat, Mobil Berhenti, Wanita Itu Melahirkan di Depan Koramil 08 Barumun

• Besok Selasa, PSCS Cilacap Jajal Latihan Malam Hari, Jaya Hartono: Adaptasi Hadapi Persis Solo

• PSCS Cilacap Masuk Grup Timur, Dirut PT LIB: Demi Keseimbangan Liga 2 2020

Namun demikian, dia telah terlanjur memesan beberapa perlengkapan yang diperlukan untuk pelantikan.

Akhirnya para perangkat desa terlantik meminta Kades meneruskan uang tersebut dikelola hingga acara pelantikan yang diselenggarakan pada Sabtu (29/2/2020) lalu.

"Uang saya kembalikan itu dikurangi dengan uang yang saya telah belanjakan untuk sewa tratak, pesan makanan, santunan anak yatim."

"Sisanya sudah saya serahkan, hanya saja ditaruh di laci meja."

"Karena tidak mungkin saat pelantikan mereka membawa tas," tutur dia.

Menurut dia, hingga keesokan hari seusai pelantikan uang tersebut masih berada di dalam laci.

Hingga pihak kepolisian datang, uang dari perangkat terlantik masih berada di tempat tersebut pada Senin (2/3/2020).

"Mereka (perangkat terlantik) yang meninggalkan uang itu. Mereka memang bilang uang ada di laci," kata dia.

Ternyata, kata dia, Rp 80 juta tersebut juga digunakan untuk memberikan uang tranportasi kepada tamu undangan.

Uang itu disisipkan di dalam amplop undangan yang dibuat oleh perangkat desa terlantik.

"Setelah itu uang itu dikelola kembali oleh perangkat terlantik. Uang itu telah sekarang sudah ada di Polres."

"Saya juga sudah dipanggil," ujarnya.

Sebelum didatangi Polres, Sugiyarti telah memerintahkan perangkat terlantik untuk mengambil uang yang ada di lacinya.

Namun apa daya sudah terdahului jajaran Polres datang ke kantornya.

"Jadi habis apel dari kecamatan dan rapat dengan perangkat. Belum lama saya di ruangan, polisi datang," kata dia. (Rahdyan Trijoko Pamungkas)

• Viral Pedagang Keliling di Pekalongan, Lia Berseragam SD Jual Papeda, Suami Pernah Tanya Kewarasan

• Kisah Guru SLB di Semarang, Bikin Lukisan Berbahan Limbah Tutup Botol, Sejam Bisa Hasilkan 20 Karya

• BREAKING NEWS, Empat Pasien Dinyatakan Negatif Corona di Banyumas, Tinggal Satu Lagi