Tunjangan ASN Pemkab Jepara Terancam Dipotong setelah Pemerintah Pusat Pangkas TKD

TRIBUNBANYUMAS.COM, JEPARA - Bupati Jepara Witiarso Utomo berencana mengevaluasi tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan kabupaten (pemkab) setempat.

Alasannya, pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp232 miliar.

Meski begitu, Witiarso berjanji, rasionalisasi tunjangan dilakukan berdasarkan perhitungan matang agar tidak mengganggu motivasi dan kinerja ASN di lingkungan Pemkab Jepara.

"Tunjangan ASN pasti ada penyesuaian," kata Witiarso, Senin (13/10/2025).

Pemkab Jepara juga akan melakukan evaluasi terhadap program-program yang tidak memiliki dampak langsung kepada masyarakat. 

Baca juga: Semua SPPG di Jepara Belum Kantongi SLHS, Bupati Witiarso Targetkan 13 Hari Proses Rampung

Program tersebut akan disesuaikan atau dialihkan untuk mendukung sektor prioritas.

"Untuk kesejahteraan ASN, kami evaluasi."

"Kemudian, program yang tidak langsung berkaitan dengan masyarakat saat ini, kami juga evaluasi."

"Nanti, sama ketua TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Pak Sekda," jelasnya.

Genjot PAD

Di tengah tantangan pemangkasan anggaran, Pemkab Jepara tetap optimistis melaksanakan roda pemerintahan.

Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jepara pada tahun 2026 ditargetkan meningkat menjadi Rp601 miliar, naik dari Rp560 miliar pada tahun 2025.

"Kami menyasar semua sesuai target kemarin. Ada kenaikan (PAD) dari Rp560 miliar tahun lalu."

"Tahun depan sekiranya Rp601 miliar," ungkapnya.

Baca juga: Kerangka Manusia di Hutan Jinggotan Jepara Bikin Geger, Diduga Warga yang Hilang Juni Lalu

Peningkatan pendapatan ini diharapkan dapat menjadi bantalan fiskal untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan daerah, terutama di sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Dengan sejumlah langkah antisipatif tersebut, Bupati Witiarso optimistis Jepara tetap bisa menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan publik.