TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Presiden Joko Widodo memanggil seluruh Gubernur pada pekan lalu.
Dalam pertemuan itu, Presiden membeberkan angka-angka realisasi penyerapan anggaran daerah di seluruh provinsi.
Untuk Provinsi Jawa Tengah, disebut baru merealisasikan 27 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 28,3 triliun.
• Pembukaan Enam Objek Wisata di Banyumas Tunggu Koreksi Draf Perbup di Gubernur Jateng
• Andik Sempat Bekap Mulut Si Bayi Agar Ika Takut, Ini Kronologi Bayi Dibuang di Gunungpati Semarang
• Kisah Keluarga Penderita Gangguan Jiwa di Salatiga, Ibunya Sakit Sehingga Kiki Dipasung di Kamar
• Mengenang Masa Kejayaan Pabrik Tembakau di Purbalingga, Upah Karyawan GMIT Lebihi Gaji PNS
Menanggapi serapan APBD Jawa Tengah itu, Anggota Komisi C DPRD Jateng, Riyono menuturkan, APBD bertujuan untuk mendorong perekonomian, sehingga harus segera dibelanjakan.
Persentase serapan belanja APBD Jawa Tengah dinilainya belum ideal.
"Kondisi ekonomi sedang sangat berat."
"Pemprov Jateng harus menyegerakan belanja APBD untuk memberikan stimulan ke sektor swasta."
"Serta mengungkit perekonomian daerah di Jawa Tengah," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (23/7/2020).
Menurutnya, di tengah pandemi virus corona (Covid-19), kondisi ekonomi di Jawa tengah tergoncang.
Ekonomi hanya mampu bertumbuh sebesar 2,6 persen.
Artinya, kata dia, pergerakan ekonomi di tengah masyarakat melambat.
Lalu terjadi penurunan kinerja industri yang disertai melemahnya daya beli masyarakat.
"Saat ini mencari sumber anggaran di luar APBD sangat susah."
"Pandemi ini menyebabkan aktivitas ekonomi melambat."
"Pemerintah harus lebih agresif dalam belanja APBD," ujar legislator dari Fraksi PKS ini.