Trotoar Menara Teratai di Purwokerto Kok Jadi Warung Makan Lesehan? "Diingatkan Malah Nyolot!"

Pihak Satpol PP pun meminta dukungan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman untuk semua.

Dilema

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas menghadapi dilema di Jalan Bung Karno, Purwokerto: antara menegakkan ketertiban ruang publik dan mempertahankan denyut nadi ekonomi kerakyatan.

Sebagai jalan tengah, rencana penertiban tegas kini dibarengi dengan wacana relokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) ke shelter terpusat.

Kesemrawutan di kawasan ikonik tersebut memang telah menjadi sorotan.

Trotoar yang beralih fungsi menjadi area makan dan bahu jalan yang menjadi kantong parkir liar telah mengganggu hak pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas, Agus Nur Hadie, menegaskan posisi pemerintah yang tidak akan berkompromi soal fungsi fasilitas publik.

"Kami menghimbau agar trotoar tidak lagi digunakan sebagai tempat makan dan minum. Itu hak pengguna jalan. Jangan sampai memakan haknya orang lain," ujar Agus.

Namun, di sisi lain, pemerintah menyadari bahwa para pedagang menggantungkan hidupnya pada keramaian di kawasan tersebut.

Oleh karena itu, alih-alih hanya melakukan penggusuran, Pemkab Banyumas kini sedang menjajaki solusi yang lebih humanis.

"Sebagai solusi jangka panjang, ini masih wacana, tapi nanti ada beberapa titik yang akan kami siapkan untuk shelter. Misalnya, di sebelah selatan Hotel Toyo itu bisa dimanfaatkan untuk PKL," jelas Agus.

Ia memastikan bahwa penataan ulang ini, yang juga akan menyasar area sekitar seperti PKL BST, akan dilakukan melalui pendekatan yang baik dan dialog dengan para pedagang.

"Harapannya, penataan ini bisa menjadi solusi yang adil bagi semua pihak, menjaga ketertiban tanpa mematikan sumber pencaharian warga," tutupnya.

Suara Pedagang

Di satu sisi, mereka adalah pelanggar aturan.

Di sisi lain, mereka adalah para perintis yang pertama kali menyalakan denyut kehidupan di kawasan Jalan Bung Karno, Purwokerto.

Itulah dilema yang disuarakan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL), yang kini berharap 'diuwongke' atau dimanusiakan oleh pemerintah di tengah rencana penataan besar-besaran.