Perjuangan Kader JKN Banyumas Evi Lismawati Edukasi Warga: Tetap Telaten meski Dijuluki Tukang Tagih

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Hampir setiap hari Evi Lismawati (48) memacu motornya melintasi jalan terjal dan berbatu menembus perbukitan Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Dia mendatangi rumah demi rumah di Desa Lumbir, bahkan hingga ke desa tetangga yang lebih pelosok, Desa Cirahab dan Dermaji.

Tujuannya satu, mengingatkan warga untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mengedukasi soal program tersebut.

Sudah tujuh tahun ini Evi menjadi kader JKN.

Tugasnya tak mudah. Bahkan, kadang mendapat cibiran dari warga.

Kendati begitu, Evi tak menyerah lantaran ingin, warga desa setempat tak kesulitan soal pembiayaan saat sakit dan menerima manfaat dari program pemerintah tersebut.

"Saya dibilang 'kaeh tukang tagihe teka' (itu tukang tagih datang), ya pernah."

"Tapi, saya anggap itu risiko."

"Bagi saya, yang penting mereka akhirnya membayar (iuran JKN) dan tetap bisa berobat," katanya sembari tersenyum saat ditemui di Purwokerto, Selasa (17/6/2025).

Baca juga: Cek! BPJS Kesehatan Nonaktifkan Status 132.541 Peserta JKN BPI di Banyumas, Purbalingga, dan Cilacap

Evi bukan sekadar relawan, ia juga Kaur Perencanaan di Desa Lumbir. 

Karena itu, dia sangat mengerti kondisi warga dan pentingnya mereka mendapat jaminan kesehatan.

Datangi 40 Rumah Per Hari 

Berbekal data dari BPJS Kesehatan, Evi mendatangi rumah-rumah warga peserta JKN yang menunggak iuran.

Tak jarang, dalam sehari, dia mendatangi 30 sampai 40 rumah.

Di Desa Lumbir, ada 798 kepala keluarga terdaftar sebagai peserta JKN.

"Saya naik motor, kerja sama dengan perangkat desa dan berbekal data."

"Kadang, warga kaget saat saya datang," ujarnya. 

Tapi, ia paham, tugasnya bukan sekadar mengingatkan.

Ia harus bisa membujuk dengan hati.

"Biasanya, mereka luluh kalau ada anggota keluarga yang sakit."

"Atau, kalau anaknya mau masuk ASN, pasti buru-buru bayar (tunggakan JKN)," tambah Evi.

Baca juga: Bukan Usia Kandungan! BPJS Kesehatan Banyumas Tegaskan Syarat KIS Ibu Hamil Yang Sesungguhnya

Tak jarang pula dia kena marah karena warga yang didatangi merasa tak punya tunggakan JKN.

Namun, Evi tak menyerah.

"Warga kadang belum kenal saya, mereka merasa tidak welcome. Tapi saya tetap sabar."

"Tugas saya bukan cuma menagih tapi juga mengedukasi," ucapnya.

Tunggakan dan Tantangan

Sebagian besar peserta JKN yang menunggak iuran adalah peserta BPJS Kesehatan Kelas 3.

Besaran tunggakan iuran beragam, bahkan ada yang mencapai Rp3,5 juta karena bertahun-tahun tak dibayar.

Namun, sesuai kebijakan, yang dihitung adalah maksimal 24 bulan plus satu bulan berjalan.

"Kalau mereka tahu kebijakan ini, biasanya langsung berubah (sikap)."

"Saya bantu cek tagihan lewat WA." 

"Kuncinya, bagi saya adalah telaten dan tidak gampang tersinggung," ungkap Evi.

Selain sikap warga, Evi mengakui, tantangan terberatnya menjadi kader JKN adalah mendan wilayah kerja.

Contohnya, akses Desa Cirahab dan Dermaji yang menurutnya menjadi wilayah paling sulit dijangkau.

"Ojek ke sana aja bisa Rp50 ribu." 

"Tapi saya tetap berangkat."

"Yang penting, mereka paham hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN," ucapnya.

Lega saat Warga Sadar Manfaat JKN

Kebahagiaan terbesar Evi adalah saat warga mengerti dan menyadari manfaat JKN.

Mereka kemudian melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan sehingga program JKN bisa terus berjalan.

"Saya senang kalau ada yang melunasi, saya lega."

"Saya selalu berdoa, program JKN jangan sampai putus kontrak," katanya. 

Baca juga: Tak Ada Lagi Program Jamkesda di Brebes, Warga Miskin Diklaim Telah Tercover BPJS BPI

Evi pun bangga, pekerjaan yang dilakoni kini bisa membantu orang lain.

"Awalnya, saya perangkat desa sejak 2012. Mental saya terlatih di situ."

"Sekarang, saya merasa bangga bisa jadi bagian dari JKN," katanya.

Tak Sekadar Tagih tapi Jaga Akses Kesehatan

Dalam kesehariannya, Evi menerima banyak pertanyaan soal BPJS Kesehatan.

Mulai dari cara reaktivasi kartu BPJS, cek tagihan, hingga keluhan warga yang baru tahu kartunya berstatus nonaktif ketika sedang sakit.

"Mereka biasanya bingung saat kontrol ke puskesmas."

"Akhirnya, tanya ke Pak Kades atau langsung ke saya."

"Saya bantu jelaskan sejelas-jelasnya," ungkapnya.

Baginya, kader JKN bukan hanya pengingat tagihan.

Tapi, juga jembatan informasi dan penggerak empati.

"Saya ingin terus belajar, semoga bisa tambah ilmu dan jadi kader yang lebih baik lagi," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto, Niken Sawitri mengatakan, kader JKN adalah perpanjangan tangan dari BPJS Kesehatan. 

Kader BPJS Kesehatan bertugas memberikan edukasi, sosialisasi, serta membantu masyarakat dalam mengakses layanan JKN.

"Mereka bukan pegawai tetap BPJS Kesehatan melainkan mitra yang direkrut mendukung pelaksanaan program JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat), terutama di tingkat komunitas, desa, atau kelurahan," terangnya. 

Evi adalah satu di antara 42 kader JKN yang tersebar di tiga kabupaten yaitu, Banyumas, Purbalingga, dan Cilacap.

Menurutnya, Evi adalah wajah dari perjuangan diam-diam agar ribuan warga tetap terjamin kesehatannya lewat program JKN. (*)