Mahasiswa Adu Data di Balik Demo Tunjangan DPRD Banyumas: Angka Kemiskinan BPS dan Bappeda

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Aksi unjuk rasa mahasiswa menentang tunjangan anggota DPRD Banyumas pada Selasa (23/9/2025) tidak hanya diwarnai orasi, tetapi juga pemaparan data sebagai dasar argumentasi.

Data-data inilah yang menjadi sorotan dan bahkan memunculkan perbandingan angka antara versi mahasiswa dan pemerintah daerah.

Baca juga: Mahasiswa Geruduk DPRD Banyumas, Tuntut Tunjangan Dewan Direvisi karena Tak Pantas

Angka Kemiskinan BPS 

Mahasiswa dalam aksinya menggunakan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai landasan kritik.

Mereka menyebut angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas tercatat sebesar 11,95 persen.

Angka ini setara dengan 279.207 jiwa penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Data inilah yang mereka gunakan untuk menyatakan tunjangan dewan puluhan juta rupiah tidak pantas.

Selisih Data RTLH 

Fakta menarik muncul saat pembahasan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Koordinator Aksi, Khairil, menyebutkan bahwa jumlah RTLH di Banyumas mencapai 70 ribu unit.

Namun, angka ini dikoreksi oleh Ketua DPRD Banyumas, Subagyo, saat audiensi.

Subagyo menyatakan data yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menunjukkan angka yang berbeda.

"Kalau tadi disebutkan 70 ribu RTLH, namun data Bappeda di angka 55 ribu," kata Subagyo.

Perbedaan data sebesar 15 ribu unit ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi data antar lembaga sebagai dasar pengambilan kebijakan publik yang tepat sasaran. (jti)