Tak Ada Lagi Program Jamkesda di Brebes, Warga Miskin Diklaim Telah Tercover BPJS BPI

TRIBUNBANYUMAS.COM, BREBES - Warga Brebes kini tak bisa lagi mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk mendapatkan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Program ini secara resmi telah dihentikan Pemkab Brebes lantaran wargan tidak mampu telah tercatat sebagai penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan iuran yang ditanggung pemerintah.

Kepala Dinas Kesehatan Brebes Inneke Tri Sulistyowaty mengatakan, data yang dimilikinya, 70 persen dari total 2,06 juta penduduk Brebes, atau sebanyak 1,43 juta jiwa, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan kategori penerima bantuan iuran (PBI) pemerintah.

"Dari 2,06 juta jiwa penduduk Brebes, 1,43 juta jiwa sudah menjadi peserta BPJS PBI. Ini menunjukkan pemerintah hadir untuk warga miskin."

"Untuk itu, setiap warga juga perlu memastikan data kependudukannya memang valid dan terkini," kata Inneke, Minggu (4/5/2025).

Baca juga: Warga Terdampak Tanah Gerak Mendala Brebes Bakal Dipindah ke Hunian Sementara, Relokasi Masih Dikaji

Inneke pun mengimbau masyarakat kurang mampu yang belum memiliki JKN PBI segera mendaftarkan diri satu keluarga sekaligus melalui balai desa masing-masing.

Pendaftaran akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan merujuk pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang telah diubah menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN).

Menurut Inneke, Program Jamkesda dan penerbitan SKTM untuk program tersebut telah dihentikan sejak 2023.

Pemkab Brebes juga resmi menghentikan Skema Non Cut Off dalam program JKN mulai 1 Januari 2025.

Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 400.7/1994/XII/2024 yang ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah atas nama Penjabat Bupati Brebes pada 30 Desember 2024.

Inneke menjelaskan bahwa penghentian Jamkesda bertujuan membuat pelaksanaan program jaminan kesehatan lebih tertib, adil, dan sesuai regulasi.

"Pemkab tengah mengintegrasikan seluruh program Jamkesda ke dalam program JKN agar pelaksanaan program jaminan kesehatan dapat lebih tertib, adil, dan sesuai regulasi," katanya lagi.

Menurut Inneke, skema ganda justru menimbulkan ketergantungan dan penyimpangan dari prinsip gotong-royong dalam sistem JKN.

Ia juga mencatat, masih banyak peserta BPJS Mandiri yang nonaktif karena menunggak iuran.

"Selama ini, banyak peserta BPJS Mandiri yang nonaktif hanya mengandalkan SKTM untuk mengakses layanan tanpa menyelesaikan tunggakan atau memperbarui data. Ini membuat sistem menjadi tidak berkelanjutan," kata dia.