KPK Masih di Kota Semarang! Geledah Dinas Damkar dan DPRD Jateng, Cek Komputer Hingga HP Pegawai

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menggeledah sejumlah tempat terkait dugaan korupsi di Pemkot Semarang, Kamis (25/7/2024).

Penggeledahan kini merembet ke DPRD Jateng.

Seperti diketahui, dalam kasus tersebut, KPK mencekal empat orang, di antaranya Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau ita dan suami Ita, Alwin Basri.

Alwin merupakan Ketua Komisi D DPRD Jateng.

Penyidik KPK tiba di ruang Komisi D DPRD Jateng di lantai 3, sekitar pukul 15.25 WIB.

Dikutip dari Kompas.com, sekitar tujuh penyidik KPK dikawal anggota kepolisian bersenjata laras panjang datang membawa satu koper besar.

Tak ada satu pun anggota Komisi D DPRD Jateng yang terliat.

Baca juga: Masih Fokus Lakukan Penggeledahan, KPK Belum Berencana Bawa Wali Kota Semarang ke Jakarta

Komisi D DRPD Jateng membidangi Pembangunan meliputi bina marga, cipta karya, permukinan dan tata ruang, perumahan rakyat, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

Komisi itu memiliki 22 anggota.

Belum ada keterangan, baik dari DPRD Jateng maupun KPK terkait penggeledahan tersebut.

Geledah Dinas Damkar

Selain di kantor DPRD Jateng, penyidik KPK kembali mendatangi instansi Pemkot Semarang.

Giliran kantor Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang menjadi sasaran penggeledahan.

Penggeledahan dilakukan sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.

Selama enam jam di Dinas Damkar, KPK mengecek seluruh ruangan yang ada. Petugas juga memeriksa ponsel hingga komputer.

Saat keluar dari kantor Damkar, KPK membawa dua koper dan satu tas ransel yang langsung dimasukan ke bagasi mobil.

Sekertaris Dinas Damkar Kota Semarang, Ade Bhakti Ariawan mengatakan, pelayanan Damkar tetap berjalan meski ada penggeledahan.

Termasuk, kegiatan Dharma Wanita serta pembentukan relawan pemadam kebakaran yang sudah teragendakan.

"Berjalan seperti biasa. Tadi, teman-teman KPK meminjam ruangan pak kadis karena kebetulan, kepala dinas kami kosong. Ruangan kadis dipakai," jelasnya.

Ade membeberkan, KPK meminta sejumlah data dalam bentuk fisik dan elektronik.

Dokumen itu terkait anggaran pada 2022-2023.

Baca juga: Suami Wali Kota Semarang Sambut KPK saat Rumahnya Digeledah, Penyidik Bawa 2 Koper dan 1 Dus

Dia juga sempat ditanya penyidik terkait pengadaan di Dinas Damkar.

"Tadi ada beberapa data yang diminta dan allhamdulillah, teman-teman koperatif. Bukti elektronik, bukti fisik, dan ada beberapa, diminta."

"Saya juga ditanya pindah ke sini kapan, sebelumnya jadi apa," jelas dia.

Selain itu, sambung Ade, penyidik KPK juga memeriksa belasan ponsel milik anggota Damkar Semarang.

Namun, ponsel itu akhirnya dikembalikan.

"Iya, memeriksa ponsel juga, ada belasan. Tapi dikembalikan," kata Ade. (Tribunbanyumas/Eka Yulianti Fajlin, Kompas.com/Titis Anis Fauziyah)

Baca juga: Ombudsman Jateng Masih Terima Aduan Soal Penjualan Seragam dan Pungli di Sekolah, Terbanyak di SMP

Baca juga: Cari Rumah Subsidi? Pemprov Jateng Gelar Omah Expo di Semarang, Harga Mulai Rp166 Juta Per Unit