Program Tapera Tak Logis bagi Buruh Jateng: Iuran 230 Tahun Baru Bisa Beli Rumah Subsidi Rp166 Juta

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Kebijakan pemerintah terkait Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bikin pekerja swasta di Jawa Tengah makin menjerit.

Dengan nominal upah minimum regional (UMR) terendah se-Pulau Jawa, potongan 3 persen untuk Tapera bakal membuat buruh Jateng makin mengencangkan ikat pinggang.

Saat ini, UMR Jateng ditetapkan di angka Rp2.036.947.

Dalam Pasal 7 PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diteken Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024, Tapera tak hanya diwajibkan untuk pekerja swasta namun juga untuk ASN, TNI, Polri.

Pada Pasal 5 ayat 3 disebutkan, setiap pekerja yang menerima upah paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera, baik karyawan swasta, mandiri, dan lainnya.

Besaran potongan 3 persen tersebut ditanggung bersama pekerja dan pemberi kerja.

Pembagiannya, 0,5 persen dibebankan kepada pemberi kerja atau perusahaan dan 2,5 persen menjadi tanggungan karyawan atau buruh penerima kerja.

Baca juga: Program Tapera Ditolak Mentah-mentah Buruh dan Pengusaha Jateng, Ini Alasan Mereka

Pembagian tersebut tertuang pada Ayat 2 Pasal 15 PP 21 Tahun 2024.

Mengacu pada UMR Jateng tersebut, gaji buruh atau karyawan perusahaan swasta di Jateng akan dipotong sekitar Rp60 ribu per bulan.

Menilik harga rumah subsidi 2024 di Jawa yang mencapai Rp166 juta, buruh di Jateng baru bisa memiliki rumah subsidi setelah 230,5 tahun.

"Benar-benar konyol, misalnya Rp60 ribu setiap bulan, butuh 250 tahun untuk bisa membeli rumah subsidi yang harganya di atas Rp160 juta," kata Satria (44), satu di antara buruh pabrik di Kota Semarang, Rabu (29/5/2024).

Dari hal tersebut, Satria pun merasa kehidupan pekerja semakin tersudut di tengah himpitan perekonomian.

"Untuk kehidupan sehari-hari saja kurang, masih dipotong (Tapera) lagi."

"Bayangkan, buruh dengan dua anak harus membiayai pendidikan anaknya yang tak murah, belum lagi naiknya harga kebutuhan pokok."

"Kami terus digencet aturan pemerintah, bukanya menyejahterakan pekerja malah membuat kami semakin sekarat," katanya.