Ini Alasan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Setuju Tapera Ditunda

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Penolakan sejumlah kalangan terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) membuat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sepakat menunda pelaksanaan program itu.

Program yang diharapkan bisa membantu masyarakat memiliki rumah itu akan ditunda pelaksanaannya hingga 2027 mendatang.

Dalam program ini, Menteri PUPR dan Menteri Keuangan bertindak sebagai Badan Pengelola atau BP Tapera.

Kesiapan menunda Tapera ini disampaikan Basuki seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Basuki menilai, masyarakat belum siap menerima kebijakan tersebut sehingga tidak perlu tergesa-gesa menerapkan program tersebut.

"Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," kata Basuki.

Baca juga: Buruh Jateng Demo Tolak Tapera, Tuding Program Akal-akalan Himpun Dana Rakyat secara Paksa

Basuki menjelaskan, sejatinya, undang-undang Tapera sudah disiapkan sejak 2016.

"Sebetulnya, itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian, kami dengan Bu Menteri Keuangan, dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust, sehingga kami undur ini sudah, sampai 2027," ujar Basuki.

Ia juga menjelaskan, pemerintah, melalui APBN, memiliki program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk subsidi selisih bunga.

Dana yang dikucurkan untuk FLPP sebesar Rp105 triliun.

"Sedangkan untuk Tapera, mungkin dalam 10 tahun, bisa terkumpul Rp50 triliun. Jadi, effort dengan kemarahan ini (penolakan Tapera), saya nyesel betul."

"Saya tidak legowo lah, jadi apa sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP, subsidi bunga itu sudah Rp105 triliun, jadi kalau ada misalnya usulan, apalagi DPR misalnya (minta ditunda), ketua MPR untuk diundur."

"Menurut saya, saya sudah contact bu Menteri Keuangan, kita akan ikut (sepakat menunda)," terang Basuki.

Basuki menambahkan, pemerintah juga belum siap terkait sosalisasi.

Sehingga, menurut Basuki, akan lebih baik jika Tapera diundur sehingga tidak ada benturan antara pemerintah dengan masyarakat.