Kamis, 14 Mei 2026

Pro Kontra Tapera

Buruh Jateng Demo Tolak Tapera, Tuding Program Akal-akalan Himpun Dana Rakyat secara Paksa

Buruh dari sejumlah federasi menggelar aksi menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di depan kantor Gubernur Jateng, Kamis (6/6/2024).

Tayang:
Penulis: budi susanto | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/BUDI SUSANTO
Puluhan buruh dari sejumlah federasi di Jateng menggelar aksi menolak Tapera di depan Kantor Gubernur Jateng, Kamis (6/6/2024). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Buruh dari sejumlah federasi menggelar aksi menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di depan kantor Gubernur Jateng, Kamis (6/6/2024).

Seruan penolakan itu mereka sampaikan lewat spanduk dan orasi.

Dalam demo buruh itu, mereka secara tegas menyebut Tapera sebagai program ngawur dan memaksa.

"Tidak ada kepastian bagi peserta Tapera, itu kan ngawur," ucap Aulia Hakim, sekertaris KSPI Jateng, di sela aksi, Kamis.

Aulia juga berujar, pemotongan 2,5 persen gaji pekerja sangat mustahil untuk membeli rumah.

Bahkan, ia menghitung, pemotongan 2,5 persen dari UKM, setiap bulan, sekitar Rp80 ribu.

Baca juga: Tegas Tolak Sistem Tapera, Apindo Siap-siap Ajukan Gugatan ke Mahkaham Agung

Dengan jumlah tersebut, pekerja butuh waktu puluhan tahun untuk bisa membeli rumah seharga Rp155 juta.

"Jika dipotong 50 tahun, pekerja baru dapat Rp48 juta. Jadi, 50 tahun ke depan, mustahil pekerja dapat rumah dengan jumlah tersebut. Apakah itu tidak ngawur namanya," paparnya.

Ia menegaskan, Tapera hanya akal-akalan pemerintah menghimpun dana rakyat lewat paksaan.

Baca juga: Program Tapera Tak Logis bagi Buruh Jateng: Iuran 230 Tahun Baru Bisa Beli Rumah Subsidi Rp166 Juta

Menurut Aulia, konsep Tapera dan konsep menabung untuk mendapatkan rumah, berbeda jauh.

"Akal-akalan saja, menurut saya. Dan, satu lagi, pemerintah tinggal jujur ke rakyat kalau butuh uang, jangan seperti ini caranya," katanya.

Pada aksi tersebut, federasi buruh Jateng juga meminta pemerintah membatalkan Tapera.

Mereka khawatir, Tapera jadi sarang korupsi baru lantaran pengawasan tak melibatkan berbagai sektor. (*)

Baca juga: Asus Kenalkan Tiga Laptop Anyar Berbasis AI, Ini Spesifikasi dan Harganya

Baca juga: Spanduk Sekda Kota Semarang Iswar untuk Pilwakot 2024 Dicopoti, Satpol PP Bantah Pesanan

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved