Banyumas

Fakta di Balik Keracunan Massal Banyumas: Hanya 1 dari 64 Dapur Makanan Gratis yang Bersertifikat

Dinkes Banyumas ungkap sejak awal program minim koordinasi soal perizinan dan keamanan pangan dari pusat.

TRIBUN BANYUMAS/ PERMATA PUTRA SEJATI
EVALUASI PROGRAM MBG, Suasana Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan MBG di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Senin (29/9/2025). Rapat mengungkap hanya satu dari 64 dapur MBG yang sudah memiliki sertifikat laik sanitasi. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Rapat koordinasi dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengungkap fakta mengkhawatirkan di balik rentetan kasus dugaan keracunan massal di Kabupaten Banyumas.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyumas mencatat, dari 64 dapur Sentra Pangan Program Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi, ternyata hanya satu yang telah mengantongi sertifikat laik sanitasi.

Kepala Dinkes Banyumas, dr. Dani Esti Novia, menyatakan 11 dapur lainnya masih dalam proses pengajuan, sementara sisanya sama sekali belum tersentuh proses sertifikasi.

Baca juga: Lagi, 12 Siswa SD di Banyumas Diduga Keracunan MBG, Kali Ini Menu Spageti

"Keracunan di Karanglewas total 408 anak, semuanya sudah sehat. Tapi hasil laboratorium dari provinsi masih kami tunggu," ujar dr. Dani di sela rapat, Senin (29/9/2025).

Minim Koordinasi Awal 

Dr. Dani juga menyoroti masalah koordinasi dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara utama program.

Menurutnya, sejak awal program MBG diluncurkan di Banyumas, komunikasi terkait standar keamanan pangan sangat minim.

"Untuk perizinan, aman-pangan, penjamah makanan, itu tidak ada komunikasi. Baru setelah ada kasus di Gunung Lurah, kami dilibatkan," ujarnya, merujuk pada kasus keracunan sebelumnya di Kecamatan Cilongok.

Baca juga: Kisruh Dapur MBG Banyumas: 408 Siswa Terduga Keracunan, Dinas Kesehatan Akui Minim Koordinasi

Total 420 Korban 

Data Dinkes Banyumas kini mencatat total ada 420 siswa yang menjadi korban dalam dua insiden terakhir.

Rinciannya, 408 siswa di Kecamatan Karanglewas dan 12 siswa di SDN Sudagaran, Kecamatan Banyumas.

Semua temuan terkait minimnya sertifikasi dan lemahnya koordinasi awal ini akan menjadi bahan laporan Pemkab Banyumas ke pemerintah pusat untuk perbaikan tata kelola program. (jti)

Sumber: Tribun Banyumas
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved