78 Pegawai KPK Akhirnya Minta Maaf Telah Melakukan Pungli di Rutan, Berjanji Tak akan Mengulang

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Sebanyak 78 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengucapkan permintaan maaf terkait perkara pungutan liar (pungli) yang mereka lakukan, Senin (26/2/2024).

Permintaan maaf ini disampaikan secara langsung di hadapan pimpinan, sekretaris jenderal (sekjen), dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Permintaan maaf ini juga merupakan bentuk eksekusi dari sanksi yang dijatuhkan Dewas KPK kepada mereka.

Sayangnya, permintaan maaf ini disampaikan secara tertutup di internal KPK.

Dalam pernyataan permintaan maaf tersebut, mereka mengakui telah melakukan pelanggaran etik dan berjanji tidak akan mengulangi.

"Dengan ini, saya menyampaikan permintaan maaf kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau insan KPK atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang telah saya lakukan, berupa menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan Komisi, baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi dan/atau golongan," bunyi petikan permintaan maaf, dikutip dari Tribunnews.com, Senin.

Baca juga: Jumlah Pegawai KPK yang Harus Minta Maaf Bertambah Jadi 78 Orang, Langgar Etik Berat Berupa Pungli

Sementara, Sekertaris Jenderal KPK Cahya H Harefa berharap, kejadian serupa tak terulang.

Sebab, peristiwa ini dianggap telah menyimpang dari nilai-nilai KPK.

"Saya, selaku insan KPK, merasa prihatin dan berduka karena sebagai dari insan KPK dijatuhi hukuman etik sebagai akibat dari perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai KPK, yaitu integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan," kata Cahya H Harefa.

Sebagai informasi, permintaan maaf ini merupakan tindak lanjut dari putusan Dewas KPK terkait pelanggaran etik yang dilakukan 90 pegawai KPK.

Di antaranya, 78 orang dikenakan sanksi berat berupa permintaan maaf langsung dan terbuka.

Sementara, penanganan 12 pegawai lainnya diserahkan ke Sekjen KPK karena pelanggaran etik yang dilakukan tempus peristiwanya sebelum Dewas terbentuk.

90 pegawai tersebut disidang etik pada Kamis (15/2/2024).

Baca juga: Tak Hanya Dihukum Etik, 90 Pegawai KPK Terlibat Pungli Rutan akan Diproses Disiplin dan Pidana

Mereka diketahui melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK, setiap bulannya, selama 2018-2023.

Pungli yang ditarik itu guna meloloskan para tahanan membawa berbagai barang-barang yang dilarang di rutan, di antaranya handphone.

Mereka disebut mematok biaya bagi para tahanan untuk memasukkan barang-barang "haram" ke dalam rutan sekitar Rp10 juta hingga Rp20 juta.

Ada pula yang mematok kisaran Rp20 juta hingga Rp25 juta.

Sementara itu, ada juga yang mematok biaya bulanan untuk penggunaan handphone di dalam rutan yakni Rp5 juta per bulan.

Total, nominal uang bulanan yang bisa mereka dapat mencapai Rp70 juta.

Pungli itu lalu dikumpulkan melalui korting atau tahanan yang "dituakan".

Kemudian, uang diserahkan ke sosok "lurah" atau pihak yang mempunyai tugas mengambil uang bulanan dari korting.

Setiap bulannya, para pegawai KPK tersebut menerima uang sekitar Rp3 juta per bulannya dari periode 2018-2023.

Bahkan, sosok Plt Kepala Rutan atau Karutan dan Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan ada yang menerima uang per bulan masing-masing Rp10 juta dan Rp6 juta per bulan, selama periode 5 tahun tersebut. (Tribunnews.com/Ashri Fadilla)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Eksekusi Putusan Etik Terkait Pungli, 78 Pegawai Minta Maaf.

Baca juga: Ingin Memodifikasi Lampu dan Audio Mobil Listrik? Ini yang Harus Diperhatikan agar Baterai Tak Tekor

Baca juga: Dalam Sehari Terjadi 13 Longsor di Kabupaten Magelang: 4 Orang Terluka, Belasan Rumah Rusak