Sivitas Akademika Undip Semarang Bersuara, Serukan Demokrasi yang Mengedepankan Etika dan Moral

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Sivitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) yang tergabung dalam Anggota Masyarakat Kampus Diponegoro ikut menyuarakan keresahan demokrasi terkini.

Mereka terdiri dari 30 guru besar dari berbagai fakultas, mahasiswa, dan dosen.

Bertempat di depan Gedung Widya Puraya Undip, Rabu (7/2/2024), mereka menyerukan demokrasi yang mengedepankan etika dan moral.

Beberapa tokoh kampus yang turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Prof Suradi Wijaya Saputra dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip; guru besar Fakultas MIPA, Prof Muhammad Nur; guru besar Fakultas Hukum, Prof Lita.

"Hari ini, kita melihat bagaimana nilai-nilai kehidupan berdemokrasi didegradasi secara terang-terangan, etika, moral, dan kehidupan berdemokrasi telah dirusak hingga mencapai titik nadir," ujar Prof Muhammad Nur, saat membacakan pernyataan sikap.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Upaya Intervensi ke Rektor Imbas Gelombang Kritik Akademisi ke Presiden Jokowi

Sementara, Prof Suradi Wijaya mengatakan, pernyataan sikap dilakukan sebagai wujud keprihatinan atas kemunduran demokrasi di tahun politik 2024.

"Ini, sekitar 30 guru besar ada di sini untuk menyatakan sikap, sebagai bentuk keprihatinan guru besar, dosen, dan mahasiswa, didukung bersama dengan alumni seluruh fakultas Undip," kata Prof Suradi.

Menurutnya, kemunduran tersebut terjadi sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

"Diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak adanya keputusan MK No 90 yang sudah diputuskan, itu merupakan pelanggaran etika berat," imbuhnya.

Ia menambahkan, etika seharusnya menjadi aspek tertinggi dalam setiap tingkah laku, termasuk sikap berpolitik.

Ia juga menyerukan kepada seluruh sivitas akademika Undip untuk mengawal proses demokrasi secara terbuka.

"Kami punya kepentingan agar nilai moral etika dijunjung tinggi. Kami setuju bahwa kita harus mengwal betul Pilpres 2024 ini yang sudah tampak terang benderang adanya pelanggaran etika dan moral," tegasnya.

Baca juga: Terpanggil Pulihkan Demokrasi, Sivitas Akademika UI Gelar Deklarasi Kebangsaan

Prof Suradi pun mengimbau masyarakat tak terjebak janji-janji politisi yang tak masuk akal.

"Tidak masuk akal janji-janji yang membebani APBN. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa kita terbebani utang luar negeri yang sangat besar."

"Janji gratis ini tidak mendidik bangsa. Kemandirian sikap berdikari harus diutamakan," ungkapnya.