Bantah Intervensi, Polrestabes Semarang Minta Rektor Bikin Video Berisi Ajakan Pemilu Damai

"Iya, video itu akan diserahkan ke Kapolda (Jateng). Namun, saya tolak untuk membuat videonya," kata Ferdinandus di Kampus Soegipranata Semarang, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Para Begawan Filsafat Turun Gelanggang, Minta Presiden Jokowi Berkompas pada Hati Nurani

Ferdi, sapaannya, menjelaskan, permintaan pembuatan video tersebut bermula saat seorang polisi yang mengaku seorang anggota Polrestabes Semarang menghubunginya lewat pesan singkat Whatsapp, Jumat 2 Februari 2024.

Kala itu, ia hendak berangat ke Surabaya untuk menghadiri pertemuan pimpinan perguruan tinggi Katolik. Ia pun tegas menolak membuat video tersebut.

"Kami nyatakan tidak (bikin video) karena kami memilih sikap itu. Kami bukan membenci. Semisal hal baik maka dibilang baik. Sebaliknya, ketika ada sesuatu tidak pas, ya bilang tidak pas," ucapnya.

Ia menolak membuat konten video karena video yang diminta berupa konten mengapresiasi presiden jokowi selama 9 tahun terakhir. Kedua, Pemilu 2024 perlu mencari penerus Jokowi.

"Saya sampai ditelepon berulang kali oleh si polisi. Saya tak mengangkat telepon karena sudah jelas jawaban di chat WA," paparnya.

Ternyata polisi tersebut tak menyerah, ia lantas menghubungi Rektor pada Sabtu, 3 Februari, sembari menyertakan contoh-contoh video dari kampus lain di Jawa Tengah.

"Setahu saya, video contohnya dari Undip, UIN, dan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) lain di Semarang. Adapula Unsoed (Purwokerto)," jelasnya.

Baca juga: Begini Respon Presiden Jokowi setelah Dikritik Akademisi UGM dan UII Yogyakarta

Kendati menolak, polisi tersebut terus memohon kepada Ferdi.

Kali ini, lebih persuasif dengan menyederhanakan permintaan yang awalnya video menjadi hanya statement, pernyataan saja.

Sama halnya dengan permintaan video, Ferdi juga diberi contoh pernyataan dari seorang rektor kampus lain di Semarang.

"WA tadi pagi, terakhir, jam 11.00 WIB, bahasanya, 'Pak, mbok kasihani saya'. Saya jawab, 'saya tahu jenengan jalankan tugas tapi tolong hormati pilihan kami'," terangnya.

Ferdi menyebut, menolak untuk pembuatan video tersebut karena ada beberapa alasan.

Alasan pertama, berawal dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berujung Majelis Kehormatan MK menyatakan keputusan MK yang menyatakan ada pelanggaran etik.

Alasan lain, pernyataan presiden yang mengatakan boleh memihak dan berkampanye. Padahal, pernyataan presiden November 2023, menyuruh ASN, TNI, Polri untuk netral.