Senin, 27 April 2026

Berita Nasional

Begini Respon Presiden Jokowi setelah Dikritik Akademisi UGM dan UII Yogyakarta

Kritik akademisi yang disampaikan beberapa hari terakhir ditanggapi Presiden Joko 'Jokowi' Widodo.

Editor: rika irawati
SURYA/Yusron Naifal Putra
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi keterangan kepada wartawan. Jokowi buka suara setelah mendapat kritik dari akademisi UGM dan UII. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Kritik akademisi yang disampaikan beberapa hari terakhir ditanggapi Presiden Joko 'Jokowi' Widodo.

Jokowi mengaku menghormati kritik tersebut sebagai hak demokrasi.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri acara GP Anshor diPelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

"Ya,itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan," kata Jokowi.

Dia tak mengomentari lebih lanjut dari kritik para akademisi itu meski satu di antaranya dari almamaternyata, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Seperti diketahui, akademisi UGM dan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengeluarkan petisi dan pernyataan sikap terkait situasi politik dan perkembangan demokrasi di Tanah Air di bawah kepemimpinan Jokowi.

Baca juga: Akademisi UGM Keluarkan Petisi Bulaksumur, Prihatin Pelanggaran Demokrasi Marak Jelang Pemilu 2024

Dalam Petisi Bulaksumur, sivitas akademika UGM, yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni itu menyampaikan rasa priihatin dengan tindakan penyelenggara negara di beberapa hal dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Petisi tersebut dibacakan Prof Koentjoro sebagai perwakilan sivitas akademika UGM, di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (31/1/2024).

"Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," ujar Prof Koentjoro membacakan petisi.

"Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," kata guru besar psikologi UGM itu melanjutkan.

Dalam petisi tersebut, para akademisi juga mengingatkan Presiden Jokowi agar berpegang teguh pada jati diri UGM yaitu menjunjung tinggi nilai Pancasila serta memperkuat demokratisasi.

Tindakan Presiden Jokowi, Koentjoro mengatakan, dinilai tidak menunjukkan prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi Pancasila.

Melalui petisi ini, sivitas akademika UGM, meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden Jokowi, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali ke koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

Baca juga: Giliran UII Bersikap: Aksi Presiden Jokowi Dinilai Jadi Gambaran Indonesia Darurat Kenegarawanan

Setelah UGM, giliran sivitas akademika UII Yogyakarta menyampaikan pernyataan sikap bertajuk "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Pernyataan sikap sivitas akademika UII digelar di depan Auditorium Prof KH Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman, Kamis (1/2/2024).

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/2
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved