Pemerintah Gemborkan Program Swasembada Pangan, Sekjen KPA : Belajarlah ke SPP

TRIBUNBANYUMAS.COM, GARUT- Serikat Petani Pasundan (SPP) sukses menggelar Acara Halal Bihalal dan Reboisasi di Desa Sagara Kecamatan Cibalong, kabupaten Garut, Selasa (22/4/2026). 

Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu basis perjuangan SPP ini diikuti para anggota dari beberapa kabupaten, serta sejumlah organisasi jaringan. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) SPP Agustiana mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar halal bihalal, tapi upaya konsolidasi, dan merapatkan barisan untuk memperjuangkan reforma agrarian sejati. 

Tanah negara menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 diatur untuk kemakmuran rakyat. Dalam praktik tanam paksa, Belanda merampas tanah rakyat atau adat untuk dijadikan perkebunan dengan komoditas ekspor. 

Setelah merdeka, tanah-tanah perkebunan yang diklaim aset Belanda itu dinasionalisasi oleh negara. 

Untuk menata ulang ketimpangan penguasaan tanah, sudah selayaknya tanah-tanah telantar atau bekas Hak Guna Usaha (HGU) dibagi ke rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 

 “Spirit yang dibicarakan, kita perjuangkan, tidak sekadar untuk melawan ketidakadilan, tapi untuk mengangkat harkat dan meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan,”katanya

Menurut Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, pemerintah harusnya belajar kepada SPP soal bagaimana mewujudkan swasembada pangan yang selama ini kerap dikampanyekan.

Saat pemerintah masih menggemborkan isu swasembada pangan, SPP sudah berdaulat pangan. 

“Mereka sudah mempraktikkan, bukan lagi wacana. Pemerintah harus belajar ke SPP,”katanya

Untuk mewujudkan swasembada pangan, pemerintah tidak perlu menyusun program muluk-muluk yang pada akhirnya tidak berjalan.

Pemerintah cukup mempercayakan kepada petani sebagai subjek swasembada pangan, memfasilitasi dan mendukung apa yang mereka usahakan. Termasuk mendukung rakyat untuk mengelola tanah terlantar. 

“Gak perlu dipikirin anggaran dari APBN. Cukup petani diberi kepercayaan, difasilitasi agar bisa bertani. Termasuk hilirisasi yang dipercayakan ke petani, bukan digerakkan pemerintah/tentara,”katanya 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sarekat Pengorganisasian Rakyat (SPR) Indonesia John Erryson mengapresiasi terselenggaranya kegiatan halal bihalal sekaligus ajang konsolidasi SPP dan organisasi jaringan. 

Acara ini bukan sekadar memperkuat silaturahmi dan persaudaraan anggota dan organisasi jaringan, tapi juga sarat makna sebagai manifestasi perlawanan terhadap ketidakadilan.