Berita Nasional
Para Begawan Filsafat Turun Gelanggang, Minta Presiden Jokowi Berkompas pada Hati Nurani
Gelombang peringatan terhadap penyelenggara negara datang dari Ratusan sivitas akademika Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi seluruh Indonesia.
TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Gelombang peringatan terhadap penyelenggara negara kembali datang. Kali ini dari Ratusan sivitas akademika Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi seluruh Indonesia.
Mereka meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkompas pada hati nurani.
Presiden dan jajarannya diingatkan bahwa kekuasaan yang dijalankan secara curang akan merusak etika.
Peringatan ini disampaikan sivitas akademika dalam konferensi pers yang disiarkan di Youtube STF Driyarkara, Senin (5/2/2024).
Ketua STF Driyarkara Jakarta Simon Petrus Lili Tjahjadi mengingatkan Jokowi dan jajarannya agar bersikap jujur dan adil, yang merupakan cara berpikir dan laku dalam bernegara.
"Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika. Kemudian, hukum akan ikut rusak juga," ujar Simon, dikutip dari Kompas.com, Selasa (6/2/2024).
Baca juga: Guru Besar UMS Bersuara, Minta Presiden dan Elit Politik Kembalikan Demokrasi Beradab dan Beretika
Simon mengatakan, pihaknya telah mengawasi berbagai persoalan, khususnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa melenggang menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Menurut para begawan filsafat itu, setelah putusan MK yang sarat dengan pelanggaran etik, Jokowi semakin jauh dari amanat yang diharapkan oleh para pemilihnya.
"Terutama, menyangkut netralitas sikap negara yang Anda sering katakan dan kontinuitas perjuangan reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai bentuknya," tutur Simon.
Simon dan ratusan sivitas akademika STF dan Teologi seluruh Indonesia mengingatkan bahwa negara tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau melanggengkan kekuasaan keluarga.
Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kata Simon, Indonesia didirikan agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Pembentukan pemerintahan negara adalah untuk mencapai tujuan tersebut.
Baca juga: Begini Respon Presiden Jokowi setelah Dikritik Akademisi UGM dan UII Yogyakarta
Simon lantas mengingatkan Jokowi dan jajarannya agar berpegang pada sumpah jabatan, berbakti kepada bangsa, memenuhi kewajiban secara adil.
"Kami meminta Anda (Jokowi) berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat, dan fundamen moral kita semua," tuturnya.
Konferensi pers ini juga dihadiri Guru Besar STF Driyarkara, budayawan, sekaligus rohaniwan Katolik Romo Franz Magnis Suseno.
Lowongan Petugas Haji 2026 Sudah Beredar, Ini Kata Kemenag |
![]() |
---|
Misteri Mesin Tik untuk Menulis Naskah Proklamasi Terungkap, Bukan Milik Maeda |
![]() |
---|
Kemungkinan PDIP Masuk Kabinet Usai Megawati Dukung Pemerintahan Prabowo |
![]() |
---|
Belum Ada SKB 3 Menteri, 18 Agustus 2025 Batal Jadi Libur Nasional untuk Pekerja Swasta? |
![]() |
---|
Kapolri Hadiri Haul Ponpes Buntet Cirebon, KH Marzuqi Mustamar Pembicara Utama |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.