Cek Rp2 Miliar di Rumah Dinas Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo Bodong, Pengacara: Sengaja Disimpan

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Cek senilai Rp2 triliun yang ditemukan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dipastikan bodong atau palsu.

Hal ini diketahui setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemeriksaan.

"(Cek Rp 2 triliun) bodong-palsu," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (17/10/2023).

Ivan menjelaskan, dokumen berupa cek semacam itu banyak ditemukan di masyarakat.

"Dokumen demikian banyak di masyarakat," ujarnya.

Ivan pun menjelaskan, biasanya, cek bodong semacam itu digunakan untuk menipu dengan modus meminta biaya administrasi hingga janji pencairan komisi.

"Dibuat oleh pelaku penipuan dengan modus minta ongkos biaya administrasi, nyuap petugas bank, dan lain-lain. Dijanjikan kalau cair dibagi sekian persen sebagai komisi," katanya.

Baca juga: Ada Cek Rp2 Triliun di Rumah Dinas Syahril Yasin Limpo saat Digeledah, KPK Jadikan Barang Bukti

Tribunnews.com pun telah menghubungi Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri untuk dimintai tanggapan terkait pernyataan Ivan tersebut.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, Ali Fikri belum memberikan respons.

Sengaja Disimpan

Sementara, Pengacara Syahrul Yasin Limpo, Febri Diansyah, membenarkan jika cek tersebut bodong.

Dikutip dari Kompastv, Selasa, Febri Diansyah mengatakan, kliennya sengaja menyimpan cek tersebut lantaran unik.

Mengingat, nilai yang tertulis di atasnya bernilai fantastis, mencapai Rp2 triliun.

Meski begitu, Febri mengembalikan ke KPK untuk mendalami karena hal itu sesuai ranah penyidik KPK.

Seperti diketahui, KPK mengakui menemukan cek senilai Rp2 triliun saat menggeledah rumah dinas Syahrul pada 28 September 2023 lalu.

Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Ali menjelaskan bahwa cek tersebut berasal dari bank BCA dan tertulis atas nama Abdul Karim daeng Tompo tertanggal 27 Agustus 2018.

"Iya, kami membaca di sebuah majalah tentang hal tersebut dan setelah kami cek dan konfirmasi, diperoleh informasi memang benar ada barang bukti dimaksud," kata Ali Fikri, Minggu (15/10/2023).

Kendati demikian, Ali mengungkapkan, KPK tetap akan memanggil beberapa pihak termasuk Abdul Karim daeng Tompo untuk mengklarifikasi terkait temuan cek tersebut.

"Namun, kami butuh konfirmasi dan klarifikasi ke berbagai pihak lebih dahulu, baik para saksi, tersangka maupun pihak-pihak terkait lainnya," tuturnya.

Baca juga: Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo Dijemput Paksa KPK, Nasdem Pastikan Tak Beri Pendampingan Hukum

Pemanggilan tersebut, kata Ali, juga dalam rangka untuk menyelidiki apakah cek tersebut ada kaitannya dengan kasus yang menjerat Syahrul yaitu dugaan gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Untuk memastikan validitas cek dimaksud, termasuk apakah ada kaitan langsung dengan pokok perkara yang sedang KPK selesaikan ini," ujarnya.

Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi

Seperti diketahui, mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo jadi tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementan.

Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK pada Jumat (13/10/2023), di Rutan KPK.

KPK menyebut Syahrul, dibantu dua anak buahnya dalam melakukan pemerasan dan gratifikasi, yaitu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin di Kementan Mohammad Hatta.

Keduanya meminta penjabat eselon I dan II di lingkungan Kementan menyetor uang 4000-10000 dollar AS yang kemudian disetor ke Syahrul.

Pemerasan tersebut dilakukan sejak tahun 2020-2023.

KPK mengungkapkan, hasil pemerasan tersebut diduga untuk kebutuhan pribadi dan keluarga Syahrul, seperti membayar cicilan kartu kredit, pembayaran cicilan mobil Alphard, renovasi rumah, hingga perawatan wajah dengan nilai miliaran rupiah.

Ketiga tersangka akan dijerat Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke (1).

Sementara khusus untuk Syahrul, turut dijerat dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Kompas.com/Syakirun Ni'am)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PPATK: Cek Rp 2 Triliun yang Ditemukan KPK di Rumah Dinas Syahrul Yasin Limpo Bodong.

Baca juga: Simpan Uang Ratusan Juta Perusahaan di Rekening Pribadi, Kasir SPBU di Banyumas Ditangkap Polisi

Baca juga: Ketua MK Dinilai Langgar Kode Etik, Ada Kepentingan Keluarga dalam Putusan Perkara Capres Cawapres