Pendidikan
Kepala SMKN 1 Sale Rembang Tidak Dicopot Ganjar, Kini Bertugas Kembali di Sekolah yang Sama
Kepala SMKN 1 Sale, Rembang, Widodo, yang sempat dicopot Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, kini bertugas kembali dengan jabatan sama.
TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Kepala SMKN 1 Sale, Rembang, Widodo, yang sempat dicopot Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, kini bertugas kembali dengan jabatan sama di sekolah asal.
Kepala sekolah tersebut sempat viral lantaran memunguti infak.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai bahwa infak tersebut merupakan pungutan liar kepada siswa.
Mendengar laporan, kepala sekolah dicopot dari jabatannya.
Baca juga: Bagaimana Nasib Siswi SMKN 1 Sale Pengungkap Pungli ke Ganjar? Begini Jawaban Disdikbud
Nyatanya, Widodo tidak dicopot, melainkan diberi sanksi bebastugas sementara.
Saat ini, dia sudah aktif kembali menjabat kepala sekolah di SMKN 1 Sale, Rembang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah, Uswatun Hasanah membenarkan bahwa Widodo telah bertugas kembali sebagai Kepala SMKN 1 Sale, Rembang.
"Betul (sudah bertugas lagi jadi kepala sekolah)," kata Uswatun Hasanah kepada TribunBanyumas.com.
Widodo sudah menjabat kembali sebagai Kepala SMKN 1 Sale, Rembang sejak Jumat 11 Agustus 2023.
Baca juga: Kepala SMKN 1 Sale Rembang Dibebastugaskan, Akui Lakukan Pungli Kedok Infak untuk Bangun Musala
"Kemarin (Kepsek) sudah di-Plh-kan selama satu bulan untuk penyelesaian masalah.
Kemudian Pak Widodo, terhitung Jumat kemarin sudah dikembalikan (sebagai kepala sekolah)," jelasnya.
Menurutnya, permasalahan dugaan pungli di sekolah tersebut sudah selesai.
Sejumlah dana yang ditarik siswa juga sudah dikembalikan ke siswa.
Namun demikian, kata dia, ada orangtua siswa yang meminta kembali uangnya karena sudah ikhlas untuk sumbangan pembanguna musala di sekolah.
Sebelumnya, kasus tersebut mencuat saat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melakukan kunjungan di Pendopo Kantor Bupati Rembang pada Senin (10/7/2023).
Ganjar melakukan wawancara dengan seorang siswi yang mengaku berasal dari SMKN 1 Sale dan mengatakan sekolahnya membayar sebesar Rp300 ribu yang awalnya disebut sebagai uang gedung, kemudian ia ralat sebagai infak.
Uswatun menyebut sejatinya sekolah diperbolehkan menerima infak asal dilakukan secara sukarela.
"Infak yang diberikan dari siswa kepada sekolahnya sifatnya harus sukarela dan tidak mematok nominal.
Jika tidak, itu berarti pungli," ujarnya.
Uswatun menambahkan, apabila infak ditujukan untuk tempat ibadah, ia mengatakan seharusnya bersifat sukarela, tidak ditentukan nomilnya.
Namun apabila infak tersebut memiliki nominal yang ditentukan, hal tersebut merupakan pungutan.
Selain sukarela dan tidak ditentukan nominalnya, infak seharusnya tidak dikondisikan maupun terdapat pihak tertentu yang memimpin penarikan infak, karena tidak sesuai dengan prinsip sukarela.
Baca juga: Ada Pungli Berkedok Infak SMK Negeri di Rembang, Ganjar Geram: Langsung Saya Selesaikan!
"Kalau tidak dikoordinir dan dikondisikan itu boleh saja selama sukarela," tambah Uswatun.
Ia pun menegaskan, Gubernur Jawa Tengah pernah menyinggung persoalan ini kepada kepala sekolah se Jawa Tengah saat melakukan pelantikan kepala sekolah pada 2022 lalu.
Saat itu, lanjutnya, Ganjar memperbolehkan sekolah menerima infak asalkan sifatnya sukarela dan tidak memaksa.
"Boleh apa tidak? Boleh.
Tapi yang sering terjadi dikondisikan, sehingga yang tidak mampu akhirnya terpaksa harus membayar," tegas dia.
Baca juga: Di Hadapan Kiai Jatman di Rembang, Ganjar Minta Maaf dan Pamit Sebagai Gubernur Jateng
Meski begitu, pihaknya mendorong sekolah memanfaatkan bantuan dari para alumni agar tidak membebani siswa ataupun orang siswa.
Ia pun mengatakan sejak tahun 2020, Jawa Tengah telah menerapkan sekolah bebas dari pungutan dalam bentuk apapun.
"Pak Gubernur juga sudah menyampaikan, utamanya di satuan pendidikan ini sangat rentan karena memang mayoritas peserta didik di Jateng ini masih kategori miskin," kata Uswatun.
Pungutan atau infak ini digunakan untuk pembangunan musala yang telah dilakukan tahun 2022 dan telah terkumpul dana sebesar Rp 130 juta.
Dari total 534 siswa, 460 di antaranya sudah membayar, sedangkan siswa yang belum membayar sebanyak 44 siswa karena tergolong tidak mampu.
Selanjutnya, 30 siswa tidak membayar dengan pertimbangan sudah tahun keempat.
Sanksi Bebas Tugas
Tindakan tegas telah diambil terhadap Kepala Sekolah SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang, terkait tarikan atau pungli berkedok infak.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan Kepala Sekolah SMKN 1 Sale sudah dibebastugaskan dari jabatannya setelah terbukti menarik pungli dari siswa.
Baca juga: Ganjar Pranowo Silaturahmi dengan Masyayikh se-Indonesia di Rembang, Sepakati 8 Hal Ini
"Dia kita bebastugaskan.
Kemudian kita melakukan pengecekan dan minta (uang tarikan) untuk dikembalikan," kata Ganjar, Selasa (11/7/2023) malam.
Mencuatnya kasus tarikan atau pungli berkedok infak tersebut menurut Ganjar menjadi pengingat kepada kepala sekolah dan guru di manapun agar berhati-hati.
Ganjar berulang kali menegaskan agar tidak menarik iuran dalam bentuk apapun kepada siswa atau wali siswa.
Bahkan sudah ada aturan tegas yang mengatur tentang hal itu.
"Jadi kita titip kepada kawan-kawan guru, kawan-kawan kepala sekolah, agar berhati-hati betul pada soal tarikan-tarikan kepada siswa agar tidak memberatkan," jelasnya.
Bagi Ganjar masih banyak cara kreatif yang dapat dilakukan sekolah tanpa harus meminta iuran kepada siswa.
Misalnya dengan mengundang alumni untuk ikut berperan membangun sekolah.
"Ada beberapa sekolah cukup kreatif, dia membangun dengan mengundang alumni, itu kan boleh tapi bukan siswa, kasihan siswanya," tandasnya.
Baca juga: Ganjar Klaim Kemiskinan Ekstrem di Jateng Berkurang: RTLH dan Listrik Butuh Banyak Intervensi
Ganjar menambahkan, tindakan tegas terhadap Kepala SMKN 1 Sale itu merupakan langkah agar di kemudian hari kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain.
Ganjar juga mengaku peran masyarakat sangat membantu, apabila masyarakat menemukan hal serupa agar segera melaporkannya.
"Makanya kita ambil tindakan tegas, jadi kita langsung Plh.
Kita langsung tarik dulu, kita pindah dulu.
Kemudian ini agar menjadi perhatian bagi semuanya untuk tidak main-main.
Hal-hal aduan selalu datang maka model-model semacam ini ya kita butuh bantuan masyarakat.
Laporgub sudah cukup bagi saya untuk bisa melaporkan," tegasnya. (*)
Baca juga: 3 Nama Pj Gubernur Jateng Pengganti Ganjar Diusulkan
Dosen dan Mahasiswa Teknik Sipil UMP Gagas Komunitas Pecinta Waduk Wadaslintang Kembangan Wisata |
![]() |
---|
Unimus Studi Banding ke UMP untuk Kolaborasi Perkuat Tata Kelola Akademik dan Keuangan |
![]() |
---|
Haram Perpeloncoan! Disdikbud Karanganyar Warning Soal Ini Saat MPLSP |
![]() |
---|
Rektor Jebul Apreasisasi UMP Masuk 6 Besar dari 87 PTN-PTS di Pomprov Jateng |
![]() |
---|
Gelar Workshop Literasi Keuangan dan Peternakan Ayam, MRC UMP Dorong PMI Purna Jadi Wirausaha Desa |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.