Berita Rembang

Kepala SMKN 1 Sale Rembang Dibebastugaskan, Akui Lakukan Pungli Kedok Infak untuk Bangun Musala

Widodo, Kepala SMKN 1 Sale, dibebastugaskan dari jabatannya untuk sementara, buntut pungki kedok infak yang dilaporkan siswanya kepada Ganjar Pranowo.

Istimewa
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan motivasi kepada siswa dan mahasiswa calon penerima beasisca, pada acara seminar di Pendopo Kabupaten Rembang, Senin (10/7/2023). Dalam kegiatan itu, Ganjar mendapat pengakuan dari siswa bahwa di SMKN 1 Sale ada praktik pungli berkedok infak pembangunan tempat ibadah. Sontak Ganjar marah dan berjanji segera menyelesaikan persoalan tersebut. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, REMBANG - Kepala SMKN 1 Sale Kabupaten Rembang, Widodo, dibebastugaskan atau dinonaktifkan sementara dari jabatannya.

Hal ini merupakan buntut isu adanya pungutan liar berkedok infak di SMKN 1 Sale.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, lewat rekaman suara yang dikirimkan pada Tribunbanyumas.com, Selasa (11/7/2023) malam.

Baca juga: Ada Pungli Berkedok Infak SMK Negeri di Rembang, Ganjar Geram: Langsung Saya Selesaikan!

Baca juga: Husein Guru di Pangandaran Diminta Bupati Kembali Mengajar, Undur Diri dari ASN Karena Pungli

Uswatun mengatakan, laporan terkait dugaan pungli di SMKN 1 Sale mencuat saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke Pendopo Kabupaten Rembang, Senin (10/7/2023) kemarin.

Saat itu ada sesi tanya-jawab dan Ganja menanyakan apakah ada pungutan di sekolah.

Salah satu siswa SMKN 1 Sale mengatakan di sekolahnya ada penarikan uang gedung Rp300 ribu per siswa saat kenaikan kelas dalam bentuk infak.

Uswatun mengatakan, pihaknya telah memeriksa Kepala SMKN 1 Sale, Widodo, terkait kasus ini.

"Hasilnya, kepala sekolah mengakui adanya pungutan infak untuk membangun musala atau sarana ibadah melalui komite sekolah," ujar dia.

Menurut Uswatun, pungutan atau infak pembangunan musala itu dilakukan pada 2022 lalu.

Dari total 534 siswa SMKN 1 Sale, 460 di antaranya sudah membayar.

Kemudian 44 siswa tidak membayar karena tergolong tidak mampu.

Selanjutnya, 30 siswa tidak membayar dengan pertimbangan sudah tahun keempat.

"Sampai saat ini dana yang terkumpul Rp 130 juta dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan musala."

"Pembangunan musala sampai saat ini sudah mencapai 40 persen," ujar Uswatun.

Bagaimanapun, kata Uswatun, berpedoman pada surat-surat edaran Kepala Disdikbud Jateng, segala bentuk pungutan yang dilakukan SMA/SMK dan SLB Negeri di Jawa Tengah adalah termasuk pelanggaran kepatuhan/kedisiplinan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Banyumas
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved