Gagal Makzulkan Bupati Sudewo, Ketua DPC PDIP Pati Minta Maaf

Ringkasan Berita:

• Rapat paripurna yang dihadiri 49 orang dari total 50 anggota DPRD Pati tersebut, enam fraksi lain tidak merekomendasikan pemakzulan

• Dalam forum rapat Paripurna di Gedung DPRD Pati, Jumat (31/10/2025), hanya Fraksi PDIP yang mengusulkan pemakzulan

• Ketua DPC Gerindra Pati sekaligus Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, mengatakan bahwa Fraksi Gerindra bersama lima fraksi lainnya menilai masih bisa dilakukan perbaikan kinerja Bupati Sudewo

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI – Rapat Paripurna DPRD Pati di Gedung DPRD Pati, Jumat (31/10/2025), adalah waktu yang dinanti masyarakat karena mengagendakan keputusan pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo.

Namun, di luar dugaan, hanya Fraksi PDIP yang mengusulkan pemakzulan.

Alhasil, Bupati Pati Sudewo tak berhasil dimakzulkan.

Atas hal tersebut, Ketua DPC PDIP Pati, Ali Badrudin, yang juga menjabat Ketua DPRD Pati, meminta maaf kepada seluruh masyarakat Pati atas keputusan akhir DPRD untuk tidak merekomendasikan pemakzulan Bupati Sudewo.

Di mana, dalam rapat paripurna yang dihadiri 49 orang dari total 50 anggota DPRD Pati tersebut, enam fraksi lain tidak merekomendasikan pemakzulan.

Enam fraksi tersebut, yakni Gerindra, Demokrat, PKB, PPP, Golkar, dan PKS, hanya merekomendasikan perbaikan kinerja bupati.

“Kami atas nama fraksi PDIP meminta maaf sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat Pati yang telah menunggu jalannya Hak Angket, dilalui Pansus dan hak menyatakan pendapat. Apa pun hasilnya harus kita terima karena DPRD Pati ini bukan PDIP saja, ada partai-partai lain dari yang ada di DPRD, ada 8 partai dan 7 fraksi. Proses sudah dilalui. Satu-satunya yang menghendaki pemakzulan hanya fraksi PDIP, tentunya atas dasar kinerja Pansus dan temuan di masyarakat,” kata Ali.

Meski begitu, dia menegaskan, PDIP berkomitmen berada di garda terdepan untuk masyarakat Pati yang menyuarakan kebenaran.

Dia mengaku tidak tahu apa yang terjadi di “injury time”, sehingga fraksi-fraksi lain tidak sejalan dengan PDIP.

“Sejarahnya, partai-partai ini kan sepakat dibentuknya angket atas tuntutan masyarakat, terkait kinerja bupati. Bukan hanya diusulkan PDIP, tapi semua fraksi yang ada. Berjalannya waktu, masih kompak semua kami, tapi ketika di injury time ini, entah kenapa kami tidak tahu, tinggal PDIP yang berada di garis terdepan terkait pemakzulan Bupati Pati,” jelas Ali.

Baca juga: Gagal Dilengserkan, Bagaimana Reaksi Bupati Sudewo atas Hasil Paripurna DPRD Pati? Hadir Virtual

Berhubung kekuatan PDIP di DPRD Pati hanya 14 dari 50 orang anggota, maka pemakzulan pun gagal.

“Kecuali kami punya kekuatan 34 orang, baru kami menang,” ucap dia.

Dari 14 orang anggota Fraksi PDIP pun, satu orang tidak menghadiri Paripurna, yakni Samsi. 

Dia cuti lantaran ada keperluan menikahkan anaknya di Makah, Arab Saudi.

Ali menilai ada hal yang “tidak masuk akal”. Pansus Hak Angket beranggotakan 15 anggota DPRD, perwakilan dari tujuh fraksi yang ada. Mereka bersepakat bahwa ada pelanggaran dan kesalahan dalam kebijakan yang diambil bupati. Namun, hanya PDIP yang akhirnya mengusulkan pemakzulan dalam rapat paripurna.