Alasan Fraksi PDIP Ingin Bupati Pati Sudewo Dilengserkan: Tak Aspiratif dan Nepotisme

Ringkasan Berita:

• Enam dari tujuh fraksi di DPRD Pati merekomendasikan perbaikan terhadap kinerja Bupati Sudewo.
• Hanya Fraksi PDIP yang mendukungn pemakzulan Bupati Sudewo karena dinilai melanggar banyak aturan.
• Aturan yang dimaksud di antaranya menaikan tarif PBB serta pengangkatan pejabatan yang mengandung unsur nepotisme.

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengungkap alasan Fraksi PDI Perjuangan menghendaki pemakzulan Bupati Sudewo.

Tak hanya soal kenaikan tarif PBB-P2, Sudewo dinilai melanggar banyak aturan.

"Dari Fraksi PDI Perjuangan menginginkan (dimakzulkan) karena melihat, kemudian memperhatikan hasil tadi laporan pansus," jelas Ali seusai sidang paripurna DPRD Pati, Jumat (31/10/2025) malam.

Dalam sidang penyampaian Pansus Hak Angket DPRD Pati, Pansus melaporkan temuan mereka.

Pansus yang bekerja sejak Agustus itu menilai, beberapa kebijakan Bupati Sudewo melanggar aturan tentang larangan bagi kepala daerah.

Di antaranya, kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 yang dinilai tidak aspiratif dan menimbulkan kegaduhan masyarakat. 

Baca juga: BREAKING NEWS: DPRD Pati Tolak Pemakzulan Bupati Sudewo, Hanya Fraksi PDIP yang Setuju

Kebijakan lain yang dinilai melanggar larangan kepala daerah adalah pengangkatan Direktur RSUD dan Dewan Pengawas RSUD yang mengandung unsur nepotisme. 

Kemudian, pengangkatan ketua Baznas Pati juga dinilai mengandung unsur nepotisme karena yang ditunjuk adalah anggota Tim Sukses Pemenangan Sudewo saat Pilkada.

"Dari tujuh fraksi yang ada, Fraksi PDIP menghendaki agar Pak Bupati dimakzulkan."

"Akan tetapi, ada enam fraksi, yakni Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar menghendaki Pak Bupati diberi rekomendasi untuk memperbaiki kinerja ke depan," kata Ali.

Kalah Voting

Ali mengatakan, pengambilan keputusan rapat paripurna DPRD Pati terkait pemakzulan Bupati Sudewo ini dilakukan lewat voting atau pemungutan suara.

Dengan hasil enam fraksi menghendaki perbaikan kinerja, sebanyak 36 anggota DPRD dari keenam fraksi itu menolak adanya pemakzulan.

Sementara, meski menjadi partai dengan anggota terbanyak di DPRD Pati, yakni 14 wakil, PDIP tetap kalah suara.

Apalagi, saat sidang paripurna itu, satu anggota DPRD dari Fraksi PDIP absen.