Berita Nasional

Jokowi Sebut 10 Kabupaten/Kota dan 10 Provinsi dengan Inflasi Tinggi, Jateng tidak Termasuk

Tayang: Senin, 12 September 2022 21:37 WIB

Editor: Pujiono JS

lihat foto

Jokowi Sebut 10 Kabupaten/Kota dan 10 Provinsi dengan Inflasi Tinggi, Jateng tidak Termasuk

Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi dalam acara hari penyiaran Nasional yang disiarkan Youtube Sekretariat presiden, Kamis (1/4/2021).

Baca Selanjutnya:

Sering Terjadi, Berikut Hukum Bermain HP Saat Khutbah Jumat

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Dari 10 kabupaten/kota dengan besaran inflasi tinggu yang disebut oleh Presiden Jokowi, tidak ada satu pun kota di Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah pun tidak masuk dalam 10 provinsi dengan angka inflasi tertingi yang disebut kepala negara.

"Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan," ujar Presiden Joko Widodo saat memberikan pengantar pada rapat pengendalian inflasi bersama para kepala daerah di Istana Negara, Senin (12/9/2022) seperti dikutip dari KOMPAS.com

Presiden Jokowi lantas menyebutkan ada 10 kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi, yakni:

Luwuk - 7,8 persen
Jambi - 7,8 persen
Kotabaru - 7,5 persen
Sampit - 7,5 persen
Tanjung Selor - 7,4 persen
Jayapura - 7,4 persen
Sintang - 7,4 persen
Bungo - 7,2 persen
Padang - 7,1 persen
Sibolga - 6,9 persen

Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan data 10 provinsi dengan angka inflasi yang tinggi.

"Dan juga 5 provinsi dari 10 provinsi hati-hati. Saya juga enggak tahu ini kenapa. Tolong dilihat betul ini, di Sumatera 5 provinsi itu," kata Jokowi.

Jokowi lantas memberikan penekanan bahwa lima provinsi dengan angka inflasi tinggi berada di Pulau Sumatera.

Berikut 10 provinsi dengan angka inflasi tertingi:

Jambi - 7,7 persen
Sumatera Barat - 7,1 persen
Kalimantan Tengah - 6,9 persen
Maluku - 6,7 persen
Papua - 6,5 persen
Bali - 6,4 persen
Bangka Belitung - 6,4 persen
Aceh - 6,3 persen
Sulawesi Tengah - 6,2 persen
Kepulauan Riau - 6 persen

Jokowi melanjutkan, apabila kondisi inflasi di daerah ini tidak segera diintervensi maka angka kemiskinan akan mulai naik.

Kemudian, Jokowi menuturkan, ada cara khusus yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu menekan laju inflasi, yakni memanfaatkan dua persen dana transfer umum berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).

Pedagang sembako dan bumbu dapur di Pasar Kota Kendal melayani pembeli, Selasa (19/7/2022). Pedagang mulai resah lantaran dua pekan terakhir, harga bawang merah, cabai , dan kol tak kunjung turun. (TRIBUNBANYUMAS/SAIFUL MA'SUM)

"Ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesuaian akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka. Ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa dibantu dari subsidi ini," kata Jokowi.

"Juga UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM, transportasi umum juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa saja dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi," ujarnya lagi.

Selain itu, kepala negara juga menyarankan agar pemerintah daerah memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga untuk memberikan subsidi biaya transportasi pengangkutan barang.

Misalnya, untuk mengangkut bawang merah, telur atau bawang putih dari daerah tertentu.

"Artinya, misalnya harga bawang merah naik, bawang merah banyak berasal dari Brebes. Misalnya ini provinsinya Lampung, Brebes - Lampung berapa biaya transportasinya? Rp 3 juta. Ini yang ditutup Rp 3 juta oleh pemerintah daerah sehingga harga yang terjadi harga petani di Brebes dan harga jual sama," kata Jokowi. (**)