Berita Purbalingga

Bupati Purbalingga Siapkan Operasi Pasar hingga BLT untuk Cegah Inflasi, Imbas Kenaikan Harga BBM

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meminta Dinperindag memantau kenaikan harga komoditas bahan pokok sebagai langkah awal mengendalikan inflasi.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
ISTIMEWA/PEMKAB PURBALINGGA
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi memimpin rapat terkait imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Ruang Rapat Bupati, Senin (5/9/2022). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) memantau kenaikan harga komoditas bahan pokok sebagai langkah awal pengendalian inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Tiwi, sapaan bupati, menyiapkan skenario operasi pasar hingga penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) untuk membantu masyarakat.

"Perlu ada update informasi harga-harga kebutuhan pokok yang naik supaya nanti, intervensi kita bisa pas. Kalau memang semuanya naik, ya mau tidak mau kita harus menyalurkan BLT."

"Akan tetapi, kalau hanya beberapa komoditi, kita bisa carikan solusi apakah operasi pasar dan sebagainya," kata Bupati Tiwi, dalam rilis yang diterima, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: 115 Driver Ojol Dapat Paket Sembako dari Polres Purbalingga, Bansos Dampak Kenaikan Harga BBM

Baca juga: Film Sepuh Karya Pelajar Purbalingga Menangi FFP 2022, Kisah Orangtua Ditinggal Merantau Anak

Baca juga: Ribuan Warga Purbalingga Arak 300 Replika Tandu Jenderal Soedirman, Tempuh Jarak 24 Kilometer

Tiwi juga menginginkan ada data tingkat inflasi khusus Kabupaten Purbalingga.

Sebab, sejauh ini, data inflasi Purbalingga masih mengacu pada data gabungan Kabupaten Cilacap dan Banyumas.

Menyikapi adanya bantalan sosial yang kemungkinan akan disalurkan Kemensos, Bupati meminta harus ada keakuratan data penerima dan pemerataan.

"Jadi, jangan sampai, bantuan-bantuan itu tumpang tindih, sudah dapat BPNT nanti dapat lagi BLT DD (dana desa)."

"Jadi, kita harus berdasarkan skala prioritas untuk yang benar-benar perlu, kita bantu."

"Prinsip JPS akan kita distribusikan sepanjang data ini kita terima dulu. Jadi, saya tidak mau mengeluarkan sepanjang data belum jelas," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax.

Pemerintah pun telah menyalurkan subsidi BBM kepada masyarakat mulai 1 September 2022.

Subsidi diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp 600 ribu untuk empat bulan, yang dicairkan dalam dua termin. (*)

Baca juga: Santri Pondok Gontor Tewas Diduga Dianiaya Senior, Polisi Periksa Tujuh Saksi

Baca juga: UPDATE Kasus Pengeroyokan Anggota TNI di Salatiga: Panglima Sebut 13 Personel Sebagai Terduga Pelaku

Baca juga: Data Travel dan Inafis Beda, 1 Korban Tewas Kecelakaan Maut Tol Batang Belum Diantar ke Keluarga

Baca juga: Bupati Banyumas Ungkap Alasan Tinggalkan Massa saat Demo BBM: Sudah Tidak Kondusif untuk Diskusi

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved