Breaking News:

Berita Kudus

Bupati Kudus Sarankan Buruh Tempuh Penyelesaian Bipartit Jika Tak Puas dengan Nominal Kenaikan UMK

Bupati Kudus HM Hartopo menyarankan kelompok buruh yang tidak sepakat dengan besaran kenaikan UMK menyelesaikan secara bipartit.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/RIFQI GOZALI
Bupati Kudus Hartopo saat ditemui di Kudus, Jumat (26/11/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS - Bupati Kudus HM Hartopo menyarankan kelompok buruh yang tidak sepakat dengan besaran kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) menyelesaikan secara bipartit.

Hal itu dinilai lebih bijak daripada unjuk rasa, mengingat pandemi Covid-19 masih belum benar-benar tuntas.

"Tentunya, kalau buruh sendiri kami arahkan. Dari surat (ke) Pak Kapolres, (mau ada) demo, ada berapa ratus orang."

"Tapi, saya bilang, 'Pak, masih pandemi, tolong dikoordinasikan yang baik. Diarahkan audiensi. Bagaimana maunya'."

"Karena, di tingkat nasional, banyak (yang demo). Kalau Kudus, sebisa mungkin tidak usah (demo), kan masih pandemi," kata Hartopo di Kudus, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: UMK Kudus 2022 Diusulkan Rp 2.293.058, Naik Sekitar Rp 2.000

Baca juga: Jadi Kado di Hari Guru Nasional, Siswa SMP Negeri 1 Kudus Berlomba Lukis Wajah Wali Kelas

Baca juga: Hartopo: APBD Kudus TA 2022 Fokus Program Pemulihan Dampak Covid-19 dan Infrastruktur

Baca juga: Bea Cukai Kudus Gerebek 6 Rumah di Jepara, Temukan Pekerja Kemas Rokok Ilegal

Hartopo mengatakan, perundingan secara bipartit antara elemen buruh dan pengusaha bisa dilakukan untuk membahasa kenaikan UMK.

Dengan begitu, pihaknya siap mengikuti.

"Kemarin, audiensi Apindo dan SPSI, bagaimana Apindo bisa koordinasi dengan semua pengusaha, baik skala besar maupun kecil."

"Kalau ada koordinasi seperti itu, ya monggo. Istilahnya, Pemkab Kudus mengikuti saja bagaimana putusannya. Bisa juga, termasuk lewat FGD (focus group discussion)," kata dia.

Jika memang sudah ada pembahasan antara buruh dan pengusaha dan menemui titik terang, Hartopo meminta agar kesepakatan tersebut tidak lantas dipukul rata untuk semua pengusaha.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved