Breaking News:

Korupsi Banjarnegara

KPK Panggil Lagi Saksi, Telusuri Permintaan Fee Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di Banjarnegara

KPK kembali memanggil saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di pemkab banjarnegara, Kamis (3/11/2021).

Editor: rika irawati
TRIBUNNEWS.COM
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengenakan rompi orange di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/9/2021). Dia ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa TA 2017-2018 Pemkab Banjarnegara. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Wiraswasta bernama Hana Pur Dwiatmoko diperiksa penyidik Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa tahun 2017-2018 di Pemkab Banjarnegara, Kamis (3/11/2021).

Dwiatmoko diperiksa terkait kasus yang menjerat Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono dan orang kepercayaan Bupati, Kedy Afandi.

"Yang bersangkutan dikonfirmasi terkait dengan pelaksanaan lelang di Kabupaten Banjarnegara dan dugaan adanya permintaan fee oleh tersangka BS (Budhi Sarwono) dkk," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Kamis (4/11/2021).

Baca juga: Terus Dalami Dugaan Suap Bupati Nonaktif Banjarnegara, KPK Periksa Dua Saksi dari ULP dan Wiraswasta

Baca juga: Berikut Hasil Pemeriksaan KPK Terhadap Ajudan Budhi Sarwono, Kaitan Kasus Korupsi di Banjarnegara

Baca juga: Delapan Pencuri Kendaraan di Banjarnegara Debekuk, Beraksi Gunakan Kunci Duplikat

Baca juga: Mengerikan, Begini Kondisi Sungai di Banjarnegara Jika Meluap, Mengalir Deras dan Air Keruh

Dalam kasus tersebut, KPK menduga Budhi, menerima commitment fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp 2,1 miliar.

Budhi juga diduga berperan aktif dalam pelaksanaan lelang pekerjaan infrastruktur, di antaranya, membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Sebelumnya, di hadapan awak media, Budhi membantah adanya dugaan penerimaan fee sebesar Rp 2,1 miliar dari berbagai proyek infrastruktur di Banjarnegara.

Ia justru meminta agar KPK membuktikan adanya pemberian uang dari pemborong kepada dirinya.

"Saya, tadi diduga menerima uang Rp 2,1 miliar. Mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa, kepada siapa, silakan ditunjukkan, dan pemberinya siapa yang memberikan ke saya," ucap Budhi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/9/2021), dikutip dari Antara.

"Insyaallah, saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong semua," kata dia.

Budhi juga membantah sebagai pemilik perusahaan Bumi Redjo. Namun, ia mengakui perusahaan tersebut milik orangtuanya.

Kendati demikian, menurut Budhi, perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti proyek yang ada di Banjarnegara. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Telisik Permintaan Fee Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Terkait Pelaksanaan Lelang".

Baca juga: Wabup Purbalingga Ingatkan Kontraktor Pembangunan Puskesmas Rembang, Proyek Terlambat dari Target

Baca juga: Dapat Bantuan 7.500 Masker dari Andy F Noya, Pemkab Banyumas: Kami Segera Distribusikan ke Warga

Baca juga: Ada Imunisasi MR dan DT, Dinkes Kota Semarang Prediksi Vaksinasi Covid Anak Baru Awal Tahun 2022

Baca juga: Curiga Lihat Sandal dan Motor, Warga Jepara Temukan Dua Pekerja Tewas di Sumur

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved