Breaking News:

Korupsi Banjarnegara

Terus Dalami Dugaan Suap Bupati Nonaktif Banjarnegara, KPK Periksa Dua Saksi dari ULP dan Wiraswasta

Penyidik KPK panggil dua saksi dalam kasus dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Purbalingga, Selasa (2/11/2021).

Editor: rika irawati
TRIBUNNEWS.COM
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengenakan rompi orange di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/9/2021). Dia ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa TA 2017-2018 Pemkab Banjarnegara. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Pemanggilan sejumlah saksi terus dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa tahun 2017-2018 di Pemkab Banjarnegara.

Selasa (2/11/2021), giliran seorang pegawai Unit Layanan Pengadaan (ULP) bernama Erwin dan seorang wiraswasta bernama Budi Gunawan, yang dimintai keterangan.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono dan orang kepercayaan bupati, Kedy Afandi, sebagai tersangka.

"Para saksi dikonfirmasi terkait cara mendapatkan proyek pekerjaan di Pemkab Banjarnegara yang diduga dengan melakukan pendekatan khusus disertai dengan komitmen pemberian fee pada tersangka BS (Budhi Sarwono) dan KA (Kedy Afandi)," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dikutip dari Kompas.com, Rabu (3/11/2021).

Baca juga: Berikut Hasil Pemeriksaan KPK Terhadap Ajudan Budhi Sarwono, Kaitan Kasus Korupsi di Banjarnegara

Baca juga: Lengkapi Berkas Perkara Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Banjarnegara, KPK Kembali Sita Dokumen

Baca juga: Delapan Pencuri Kendaraan di Banjarnegara Debekuk, Beraksi Gunakan Kunci Duplikat

Baca juga: Mengerikan, Begini Kondisi Sungai di Banjarnegara Jika Meluap, Mengalir Deras dan Air Keruh

Dalam kasus tersebut, KPK menduga, Budhi menerima commitment fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp 2,1 miliar.

Budhi juga diduga berperan aktif dalam pelaksanaan lelang pekerjaan infrastruktur, di antaranya, membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Sebelumnya, di hadapan awak media, Budhi membantah adanya dugaan penerimaan fee sebesar Rp 2,1 miliar dari berbagai proyek infrastruktur di Banjarnegara.

Ia justru meminta agar KPK membuktikan adanya pemberian uang dari pemborong kepada dirinya.

"Saya tadi diduga menerima uang Rp 2,1 miliar. Mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa, kepada siapa, silakan ditunjukkan, dan pemberinya siapa yang memberikan ke saya," ucap Budhi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/9/2021), dikutip dari Antara.

"Insyaallah, saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong semua," kata dia.

Budhi juga membantah sebagai pemilik perusahaan Bumi Redjo.

Namun, ia mengakui, perusahaan tersebut milik orangtuanya.

Kendati demikian, menurut Budhi, perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti proyek yang ada di Banjarnegara. (*)

Baca juga: Tiga Kelas SD Negeri Kupang 1 Kabupaten Semarang Rawan Ambrol, Atap Retak Dampak Gempa Swarm

Baca juga: UNS Tugaskan Tim Penasihat Hukum Dampingi Mahasiswa yang Diperiksa Polisi Terkait Diklat Maut Menwa

Baca juga: Wonosoco Diterjang Banjir, Bupati Kudus Tuding Kondisi Gundul Pegunungan Kendeng Jadi Pemicu

Baca juga: Belasan Warga di Tuban Hilang di Sungai Bengawan Solo, Hanyut saat Perahu Penyeberangan Terbalik

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Gali Keterangan Saksi Terkait Cara Dapatkan Proyek di Pemkab Banjarnegara".

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved